INTERKINI.CO, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menindaklanjuti penugasan tersebut, Mendagri menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Pertemuan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Rapat membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra serta langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini. Setelah masa tanggap darurat, beberapa daerah sudah selesai, namun ada juga yang masih memperpanjang tanggap darurat selama 15 hari ke depan,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya usai pertemuan.
Pemulihan Daerah Terdampak
Berdasarkan laporan lapangan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah mencatat roda pemerintahan daerah mulai berfungsi, layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan telah kembali berjalan, konektivitas jalan utama pulih, dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai menggeliat.
Meski demikian, Mendagri menyampaikan masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian khusus. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 di antaranya telah berangsur normal, sementara tujuh daerah masih memerlukan penanganan lanjutan. Kondisi serupa terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana sebagian besar wilayah sudah memasuki tahap pemulihan, tetapi beberapa titik tetap menjadi prioritas penanganan sesuai tingkat kerusakan.
Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Dasar
Pemerintah memastikan pemulihan infrastruktur dasar berjalan sesuai rencana. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi telah kembali terhubung, sementara perbaikan jalan provinsi dan kabupaten dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Pada sektor pelayanan publik, Mendagri memastikan rumah sakit umum daerah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah juga terus mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Pendataan dan Koordinasi Satgas
Dalam penanganan pengungsi, Mendagri menegaskan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Ia meminta pemerintah daerah segera mengirimkan data secara bertahap tanpa menunggu proses pendataan selesai seluruhnya.
“Yang sudah ada segera dikumpulkan. Jadi datanya bersifat bergelombang, bertahap,” jelasnya.
Sebagai langkah penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh. Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi, sekaligus menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana kepada publik secara berkala.
“Kami akan berangkat ke Aceh untuk rapat koordinasi yang lebih teknis, dan selanjutnya ke Sumatera Utara serta Sumatera Barat,” pungkas Mendagri.
(arr)
