INTERKINI.CO, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Ia menilai, sistem pemerintahan semi-desentralisasi memberi kewenangan besar bagi Pemda dalam mengelola urusan pemerintahan konkuren yang berpengaruh langsung terhadap kinerja nasional.
“Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja penuh, mungkin hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Mendagri dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Master Plan Jadi Acuan Pembinaan Pemda
Mendagri menyampaikan, Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 akan menjadi salah satu acuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda. Ia mengapresiasi Bappenas dan seluruh pihak terkait yang telah menyusun dokumen strategis tersebut.
“Bapak (Menteri PPN/Kepala Bappenas) sudah membuat suatu cetak biru yang akan diikuti oleh semua K/L (kementerian/lembaga), termasuk tentunya semua pemerintah daerah,” katanya.
Mendagri menegaskan, Kemendagri selama ini telah berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah dengan mendorong efisiensi serta optimalisasi belanja daerah agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Efisiensi belanja wajib dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan,” tegasnya.
Sebagai contoh, Mendagri menyoroti Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat anggaran dan mengalihkannya untuk membangun sistem irigasi pertanian. Langkah tersebut dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pengendalian Inflasi dan Penguatan PAD
Selain efisiensi anggaran, Mendagri juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi daerah. Ia menjelaskan, Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait secara konsisten menggelar rapat mingguan dengan seluruh Pemda untuk memantau inflasi serta membahas langkah pengendaliannya.
“Mendagri ditunjuk melalui Peraturan Presiden sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah, dan kami lakukan rapat secara konsisten sudah hampir tiga tahun,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di kisaran 2,5 persen ±1 persen agar tetap ideal bagi produsen dan konsumen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi tahunan September 2025 terhadap September 2024 tercatat sebesar 2,65 persen.
Mendagri juga mendorong Pemda untuk berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat kecil. Optimalisasi pendapatan dapat dilakukan melalui digitalisasi pajak dan retribusi guna memastikan penerimaan daerah masuk sepenuhnya ke kas daerah.
Digitalisasi dan E-Government
Mendagri menambahkan, digitalisasi akan menjadi fondasi penting penerapan e-government nasional berbasis data kependudukan. Ia menuturkan, data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia.
“Kami sudah siap kalau mau digabung menjadi platform utama untuk e-government,” ujarnya.
Ia juga mengimbau Pemda agar memanfaatkan program strategis nasional (PSN) yang berlangsung di daerah masing-masing karena dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.
“Semua program yang disampaikan oleh Bapak Presiden berbasis kerakyatan itu, kalau terealisasi dan tereksekusi dengan baik, kami yakin akan mampu mendongkrak ekonomi daerah,” jelasnya.
Dorong Dunia Usaha dan UMKM
Mendagri turut meminta Pemda memperkuat peran sektor swasta dengan memberikan kemudahan perizinan. Menurutnya, sektor swasta merupakan penggerak penting ekonomi daerah. Karena itu, Pemda perlu berinovasi dalam pelayanan publik, termasuk di bidang perizinan usaha.
Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk pelayanan terpadu.
“Semua unsur kementerian/lembaga dan dinas terkoneksi dalam satu sistem digital, sehingga perizinan bisa cepat dan tidak perlu lagi datang ke banyak tempat,” ungkapnya.
Selain sektor swasta, Mendagri menyoroti pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu bertahan selama pandemi Covid-19 berkat ketangguhan UMKM lokal.
Dorong Hilirisasi dan Produktivitas Daerah
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar Indonesia tidak bergantung pada ekspor bahan mentah. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menjalin kerja sama ekspor produk pangan ke Singapura.
Menurutnya, inovasi semacam itu tidak hanya menambah PAD, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Sebagai bentuk penghargaan terhadap semangat produktivitas daerah, Mendagri mengusulkan pembentukan Productivity Award bagi Pemda berprestasi yang disertai insentif keuangan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu kinerja Pemda di seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Sekretaris Jenderal Asian Productivity Organization (APO) Indra Pradana Singawinata, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(rls/in)
