Jakarta, Interkini – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap peran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk Indonesia. Menurutnya, isu demografi harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan, termasuk di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (4/8/2025).
“Persoalan demografi menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk sekaligus mendorong penduduk agar lebih produktif,” kata Tito.
Ia mencontohkan negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang menghadapi tantangan demografi akibat rendahnya angka kelahiran. Menurutnya, kehidupan perkotaan yang kompetitif membuat banyak penduduk enggan berkeluarga, sehingga pemerintah setempat berupaya meningkatkan angka kelahiran dan mendorong migrasi dari kota ke desa dengan berbagai insentif.
Di Indonesia, lanjutnya, pemerintah telah mengambil langkah serupa dengan menguatkan ekonomi desa, antara lain melalui program Dana Desa. Harapannya, masyarakat desa tidak lagi bergantung pada kehidupan di kota, sehingga laju urbanisasi dapat ditekan.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah (Pemda), agar isu demografi menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Upaya ini akan melibatkan Kemendukbangga/BKKBN dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” ujar Tito.
Menurutnya, meningkatnya kesadaran kepala daerah terhadap isu demografi akan memperkuat sinergi program, termasuk mendukung keberadaan pegawai Kemendukbangga/BKKBN yang bertugas di daerah.
