Kemenkes Kerahkan 513 Tenaga Kesehatan ke Wilayah Terisolir di Aceh
INTERKINI.CO, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengerahkan 513 tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk menjangkau wilayah-wilayah paling terisolir di Aceh yang terdampak bencana hidroklimatologi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan yang dilakukan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana di Sumatera.
Kaposko Satgas PRR, Safrizal, melaporkan bahwa pengiriman ratusan tenaga kesehatan tersebut dilakukan dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L). Mereka adalah anggota Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) angkatan ke-3, yang ditugaskan memberikan layanan medis di daerah terpencil, pos pengungsian, serta puskesmas dan rumah sakit di sembilan kabupaten/kota di Aceh.
“Kebijakan ini mempercepat pemenuhan kebutuhan alat dan layanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Safrizal, yang juga menjabat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Jumat (30/1/2026).
Dalam laporan daily brief kepada Kasatgas Tito Karnavian, dijelaskan bahwa para tenaga kesehatan tersebut turut membantu pembangunan puskesmas moduler sebagai pengganti sementara fasilitas yang rusak berat, di antaranya Puskesmas Lokop (Aceh Timur) dan Puskesmas Jambur Lak Lak (Aceh Tenggara).
Selain itu, mereka juga melakukan pengerjaan instalasi 20 unit sumur bor di sejumlah wilayah: Aceh Tamiang (1 unit), Aceh Timur (4 unit), Bireun (2 unit), Aceh Utara (8 unit), Langsa (2 unit), Pidie Jaya (1 unit), dan Tapanuli Tengah (3 unit).
Sebanyak 24 ambulans di Aceh dan Sumatera Utara juga tengah diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat bencana.
Kemenkes juga mengambil langkah cepat melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/52/2026, yang memperbolehkan pemanfaatan sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2025 untuk pemulihan layanan kesehatan di provinsi-provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kebijakan ini memungkinkan dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota memanfaatkan anggaran sisa tersebut untuk pengadaan alat kesehatan, logistik, dan kebutuhan darurat lain yang mendukung pemulihan layanan publik di sektor kesehatan.
Langkah terpadu ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan layanan kesehatan cepat menjangkau warga di wilayah paling sulit dijangkau.
Satgas PRR terus memantau perkembangan pemulihan infrastruktur dan layanan publik di seluruh kawasan terdampak bencana.
(a6/rls.w)
