NTERKINI.CO, BEKASI – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus pembentukan tata kelola baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Bima, kebijakan ini tidak sekadar bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) global, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja birokrasi menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.
“Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa dan arahnya ke sana,” ujar Bima saat meninjau pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bima mengapresiasi kesiapan sistem Pemerintah Kota Bekasi yang mencatat tingkat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN. Ia meminta pemerintah daerah segera menghitung besaran efisiensi anggaran, khususnya dari penghematan penggunaan BBM, air, dan listrik.
Bima menegaskan bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga energi agar tidak membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Ia juga memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketersediaan BBM nasional tetap dalam kondisi aman, dengan tingkat ketergantungan impor yang relatif rendah meski terdapat dinamika global.
“Bagi presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” kata dia.
Menanggapi potensi gangguan pelayanan publik, Bima memastikan layanan esensial tetap berjalan optimal. Sejumlah sektor vital seperti Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Pemadam Kebakaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja tetap beroperasi penuh. Adapun layanan di kecamatan, kelurahan, dan perizinan tetap berjalan dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai bekerja di kantor.
Untuk menjaga disiplin ASN selama WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berbasis pelaporan kinerja digital serta pemantauan lokasi kerja. Sanksi akan diberikan kepada ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan maupun pejabat yang lalai dalam pengawasan.
Selain itu, Bima turut mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ke depan, ia berharap pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat diperluas guna mendukung efisiensi energi nasional.
“Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya, dan itulah yang kemarin mulai diinisiasi oleh presiden,” ujar Bima.
Editor: Redaksi Interkini.co
