Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Sulteng, Tuntut Evaluasi Kebijakan Pajak dan Isu Nasional

INTERKINI.CO, PALU – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Palu Menggugat melakukan unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (25/8/2025).

Selain berorasi, aksi juga diselingi teatrikal jalanan (street theater) yang diperagakan seniman Dewan Kesenian Rakyat, Udin FM. Mengenakan kaos hitam lengan panjang, Udin memperagakan simbol rakyat yang tertindas akibat kebijakan pemerintah, khususnya soal kenaikan pajak.

Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat. “Mayoritas rakyat Indonesia masih hidup di bawah rata-rata pendapatan per kapita. Ironisnya, saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, elit politik justru menaikkan gaji dan merayakannya tanpa empati,” tegas Udin.

Ia menambahkan, hal ini merusak rasa keadilan publik. “Pesan utamanya adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak produktif dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Legislatif dan eksekutif seharusnya bersinergi dengan masyarakat, bukan memperlebar jurang sosial,” imbuhnya.

Usai teatrikal, massa aksi bergantian berorasi. Mereka menuntut kehadiran Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, untuk memberi klarifikasi atas dugaan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 1000 persen serta pajak UMKM sebesar 10 persen.

Massa juga berupaya menerobos masuk ke halaman DPRD untuk bertemu Ketua DPRD Sulteng, namun aparat kepolisian yang berjaga ketat menghadang. Aksi dorong-dorongan berlangsung hampir tiga jam hingga pagar DPRD mengalami kerusakan. Massa kemudian membentangkan spanduk tuntutan dan membakar ban di jalan.

Koordinator Lapangan, Fauzi alias Ozi, menyebut kebijakan pemerintah saat ini tumpang tindih dan banyak yang kontroversial. “Keputusan-keputusan yang mereka buat membuat masyarakat menjerit karena tidak berpihak pada rakyat kecil,” katanya.

Ozi menegaskan, aksi ini bertujuan agar DPRD Sulteng mendengar aspirasi mahasiswa dan memperjuangkannya di DPR RI. “Kebijakan publik jangan sampai menindas rakyat kecil,” ujarnya.

Adapun tuntutan massa aksi meliputi:

• Isu sentral: evaluasi kebijakan kontroversial pemerintah.

• Isu daerah: batalkan kenaikan PBB-P2, evaluasi pajak 10% untuk warung makan.

• Isu turunan: tolak RKUHP, bubarkan DPR, evaluasi seluruh tambang di Sulteng, evaluasi alih fungsi lahan ke pertambangan, sahkan RUU Perampasan Aset, menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, menagih janji 19 juta lapangan kerja, jaminan sosial untuk perempuan dan anak, naikkan gaji buruh, serta evaluasi Program MBG.

Aksi berlangsung hingga sore dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

(jml/in)