INTERKINI.CO, SIGI — Kabupaten Sigi mencatat capaian penting dalam tata kelola kebijakan publik. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 737/K.1/HKM.02.2/2025, Sigi memperoleh kualifikasi nilai “Sangat Baik” dalam Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025.
Capaian tersebut menempatkan Sigi di jajaran daerah dengan kualitas kebijakan unggul di tingkat nasional. Dari total 468 instansi pemerintah yang dinilai meliputi kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota Sigi menjadi salah satu daerah yang berhasil menembus kategori tertinggi, di atas klasifikasi Kurang, Cukup, Baik, hingga Unggul.
Apa yang Diukur IKK?
Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan LAN RI untuk menilai sejauh mana kebijakan publik dirumuskan secara berbasis data, terukur, partisipatif, dan berdampak nyata. Penilaian tidak berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi mencakup keseluruhan siklus kebijakan:
mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Dalam keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 20 November 2025, LAN RI menegaskan bahwa hasil pengukuran IKK digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola kebijakan, penguatan kapasitas birokrasi, serta penyusunan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat dan daerah.
Dengan kata lain, IKK bukan sekadar angka, melainkan cermin kualitas proses pengambilan keputusan publik.
Di Antara Tantangan Tata Kelola
Predikat “Sangat Baik” yang diraih Kabupaten Sigi menjadi penanda bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola kebijakan di daerah ini dinilai berada pada jalur yang benar. Namun capaian tersebut juga membawa konsekuensi: ekspektasi publik yang lebih tinggi.
Penilaian IKK menuntut konsistensi. Kebijakan yang baik di atas kertas harus terus diuji di lapangan apakah benar menjawab kebutuhan warga, apakah implementasinya merata, dan apakah evaluasinya dilakukan secara terbuka.
Di sinilah tantangan berikutnya berada: menjaga kualitas kebijakan agar tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik yang adil dan efektif.
Menjadi Rujukan, Bukan Sekadar Prestasi
Dengan capaian ini, Kabupaten Sigi berpotensi menjadi rujukan praktik baik bagi daerah lain, terutama dalam membangun kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada hasil. Namun keberlanjutan capaian tersebut akan sangat ditentukan oleh transparansi, keterlibatan publik, serta keberanian melakukan koreksi ketika kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Indeks boleh memberi nilai, tetapi masyarakatlah yang memberi penilaian akhir.
Karena pada akhirnya, kualitas kebijakan bukan soal predikat, melainkan soal kehadiran negara di kehidupan sehari-hari warganya. Dan di titik itulah, capaian “Sangat Baik” diuji setiap hari.
Sumber: PIKP–Persandian | (a6/sk)
