Wagub Sulteng Tegaskan Perangkat Daerah Harus Kooperatif dalam Pemeriksaan BPK RI
INTERKINI.CO, PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng) dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan bahwa seluruh Perangkat Daerah wajib bersikap kooperatif dan terbuka selama pelaksanaan pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung mulai 14 Oktober hingga 22 November 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Reny saat Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI, yang digelar di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan semata bentuk pengawasan, tetapi merupakan bagian dari kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” ujar Wagub Reny.
Ia juga berharap hasil pemeriksaan BPK dapat membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dalam menemukan akar persoalan serta memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan daerah.
Sementara itu, tim BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci kali ini mencakup dua fokus utama, yakni pemeriksaan kepatuhan lingkungan dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan.
Farid, salah satu anggota tim pemeriksa, menyampaikan bahwa pemeriksaan lingkungan dilakukan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada program prioritas penguatan kelembagaan, tata ruang, serta pengendalian pencemaran lingkungan.
Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pertambangan, pembinaan kawasan hutan, dan penegakan hukum kehutanan, dengan rentang waktu evaluasi dari tahun 2020 hingga triwulan III tahun 2025. Tim BPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah, termasuk Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara.
Untuk bidang ketahanan pangan, BPK menilai sejauh mana pemerintah daerah siap dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan. Pemeriksaan ini akan menyoroti aspek perencanaan, cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan distribusi antarwilayah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Muhammad Neng, S.T., M.M., Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, S.P., M.P., serta Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
(rls/in)
