BRIN Diminta Teliti Hambatan Karier Perempuan di Birokrasi
JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengusulkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meneliti berbagai hambatan yang membuat perempuan sulit menembus jabatan strategis di birokrasi. Hasil kajian itu diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan afirmatif untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di pemerintahan.
Usulan tersebut disampaikan Ribka saat menjadi pembicara dalam Women’s Leadership Forum 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Menurut Ribka, peningkatan jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik belum diikuti pemerataan kesempatan pada level kepemimpinan yang lebih tinggi. Semakin tinggi jenjang jabatan, kata dia, semakin kecil jumlah perempuan yang mampu mencapainya.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dipetakan melalui riset yang komprehensif agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan peningkatan kapasitas aparatur perempuan.
“Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset ataupun kajian birokrasi lainnya,” kata Ribka.
Ia menyebut hasil penelitian BRIN dan LAN dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam merumuskan kebijakan afirmatif menuju kesetaraan gender di birokrasi.
Selain memperkuat aspek kebijakan, Ribka menilai peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pengembangan kompetensi, dan perencanaan karier juga diperlukan agar representasi perempuan tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga kualitas.
“Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki,” ujarnya.
Ribka menambahkan, penyusunan kebijakan berbasis data menjadi kunci untuk mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan di sektor publik. Regulasi yang disusun, menurut dia, harus diikuti implementasi yang efektif agar mampu memperluas ruang kepemimpinan perempuan dalam birokrasi.
Forum tersebut turut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Editor: Redaksi Interkini.co
