INTERKINI.CO, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong para kepala daerah berperan aktif memperkuat ekosistem industri halal secara terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini dinilainya menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci dalam acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Ia menekankan pentingnya menentukan posisi strategis Indonesia dalam peta industri halal dunia dengan belajar dari praktik terbaik sejumlah negara.
“Negara-negara yang sukses karena lima hal: dukungan pemerintah, program nasional, lembaga khusus, fokus keunggulan, dan strategi yang terstruktur,” ujar Bima.
Menurutnya, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam merumuskan keunggulan kompetitif dan menyamakan paradigma antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia mencontohkan Brasil yang menjadi pemasok unggas halal terbesar ke Timur Tengah, dan Thailand dengan konsep dapur halal dunia.
“Pertanyaannya, keunggulan kompetitif kita di mana?” katanya.
Meski begitu, Bima optimistis Indonesia memiliki potensi besar. Sebagai pasar konsumen halal terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi syariah nasional juga terus menunjukkan tren positif.
“Halal itu bukan hanya soal makanan, tapi juga higienis, transparansi, akuntabilitas, dan etika,” ujarnya.
Ia menegaskan peran strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memastikan penguatan ekosistem industri halal berjalan hingga ke tingkat daerah. Salah satunya, melalui integrasi pengembangan industri halal ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pengalokasian dukungan anggaran di APBD.
“Kalau tidak masuk di RPJMD, tidak bisa jalan. Kita pastikan daerah memasukkan itu,” tegasnya.
Bima menambahkan, pemerintah daerah juga diharapkan mendorong pelatihan pelaku usaha, penyederhanaan perizinan, serta dukungan sertifikasi halal bagi UMKM dan industri kreatif.
“Peran Kemendagri adalah memastikan seluruh elemen pemerintahan, terutama kepala daerah, bergerak bersama memperkuat ekosistem halal,” pungkasnya.
(a6/rls/in)
