INTERKINI.CO, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam memperkuat integritas sistem keuangan nasional.
Data Dukcapil, kata Tito, menjadi basis utama bagi berbagai kebijakan dan layanan publik, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap karena Kemendagri memiliki jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.
Tito menjelaskan, data kependudukan yang dikelola Dukcapil mencakup 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota. Keunggulan utamanya adalah penggunaan biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan iris mata, yang kini telah dimanfaatkan lebih dari 7.000 instansi pemerintah dan swasta, termasuk perbankan dan lembaga penegak hukum.
Ia mencontohkan, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berhasil mengoreksi 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat, sehingga menghemat anggaran negara.
“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya tetap ada di server kita,” tegasnya.
Tito juga menyoroti manfaat data Dukcapil dalam mempercepat layanan perbankan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Melalui inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembukaan rekening kini bisa dilakukan hanya dalam waktu tiga hingga empat menit.
“Digital ID mempercepat proses dan menjamin keamanan identitas,” kata Tito.
Ia menambahkan, kerja sama antara Kemendagri dan PPATK terus diperkuat, terutama dalam mendukung validasi data transaksi keuangan dan pencegahan kejahatan finansial.
Selain aspek data, Mendagri juga menekankan pentingnya keamanan siber sebagai benteng sistem keuangan nasional.
“Serangan siber terhadap sistem energi, transportasi, atau keuangan bisa melumpuhkan negara tanpa serangan fisik. Karena itu, sistem keuangan harus diperkuat, termasuk dari sisi keamanan sibernya,” ujar Tito.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta perwakilan BIN, Kejaksaan Agung, dan Polri.
(a6/rls/in)
