Pemprov Sulteng Bangun Jalan Rp604,8 M dengan Skema Utang
SIGI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membiayai pembangunan dan rekonstruksi jalan serta jembatan senilai Rp604,8 miliar melalui skema pembayaran bertahap kepada kontraktor di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengungkapkan hal itu saat meluncurkan Program Berani Lancar di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu (7/6/2026).
Menurut Anwar, proyek infrastruktur tersebut tetap dijalankan meski ruang fiskal pemerintah provinsi menyempit. APBD Sulawesi Tengah yang sebelumnya mencapai Rp5,7 triliun kini berada pada kisaran Rp4,3 triliun.
“Program ini jujur saya sampaikan, ini semua diutang,” kata Anwar di hadapan kepala daerah, anggota DPRD, dan tamu undangan yang mengikuti peluncuran program.
Ia menjelaskan pemerintah menawarkan pola pembayaran bertahap kepada kontraktor agar pekerjaan tetap dapat dimulai tanpa harus menunggu ketersediaan anggaran penuh.
“Untung ada kontraktor yang mau. Saya bilang, kamu mau tidak kerjakan ini barang, paling lama dua tahun, tapi saya bayar tiga tahun,” ujarnya.
Anwar mengatakan skema tersebut memperoleh persetujuan DPRD Sulawesi Tengah. Menurut dia, dukungan legislatif menjadi syarat agar program dapat berjalan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Kalau mereka tidak setuju, tidak mungkin jadi ini program,” katanya.
Program Berani Lancar mencakup 24 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Beberapa ruas yang disebut dalam peluncuran program antara lain Palu–Kulawi di Kabupaten Sigi, Nuha–Beteleme di Morowali Utara, Tomata–Pape–Barati di Kabupaten Morowali, ruas di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, serta sejumlah ruas lain yang berstatus jalan provinsi.
Anwar menegaskan pembangunan jalan provinsi merupakan kewajiban pemerintah provinsi yang tidak dapat ditunda meski kondisi fiskal sedang mengalami tekanan. Karena itu, efisiensi anggaran dilakukan pada sejumlah pos belanja operasional agar ruang pembangunan tetap tersedia.
“Yang kami kurangi belanja pegawai, biaya makan minum, perjalanan dinas. Semua kita kurangi supaya porsi belanjanya tetap harus dapat rakyat,” ujarnya.
Selain menghadapi penurunan APBD, pemerintah provinsi juga harus menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan baru, termasuk pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Meski demikian, Anwar mengatakan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Saya tidak mau di akhir masa jabatan saya 2030 nanti ada jalan provinsi yang masih berlubang, yang tidak bagus,” kata Anwar.
Program Berani Lancar merupakan program pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan rekonstruksi jalan serta jembatan. Nilai investasi program yang diluncurkan tahun ini mencapai Rp604,8 miliar.
Lihat Juga: Berita terkait lainnya
Penulis: a6/in
Editor: Redaksi Interkini.co
