INTERKINI.CO, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan inflasi nasional pada Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara tahunan (year on year) tercatat sebesar 3,55 persen.
Angka tersebut memang berada sedikit di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Namun Tito menilai capaian itu tidak mencerminkan lonjakan harga barang dan jasa secara riil di masyarakat.
“Tidak perlu khawatir karena angka ini tidak menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa yang sebenarnya,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menjelaskan, inflasi tahunan Januari 2026 terutama disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72 persen. Komoditas listrik menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 1,49 persen.
Menurut Tito, kontribusi tarif listrik tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan subsidi. Pada Januari 2025, tarif listrik masih mendapat subsidi 50 persen dari pemerintah, sedangkan pada Januari 2026 tarif kembali normal.
“Seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak. Ini lebih kepada perbandingan kebijakan subsidi,” ujarnya.
Untuk melihat kondisi harga yang lebih akurat, Tito meminta inflasi juga dilihat secara bulanan (month to month). Data BPS menunjukkan, pada Januari 2026 justru terjadi deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil minus 0,30 persen.
“Ini kabar baik. Artinya, setelah kenaikan harga akibat Natal dan Tahun Baru, pada Januari harga kembali turun,” kata Tito.
Meski inflasi nasional relatif terkendali, Tito mengingatkan pemerintah daerah agar tetap waspada terhadap pergerakan harga sejumlah komoditas pangan. Ia menyebut cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras sebagai komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus di beberapa wilayah.
Selain pengendalian harga, Tito juga meminta pemerintah daerah memperkuat ketahanan dan cadangan logistik, terutama di daerah rawan bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat mengalami gangguan distribusi akibat bencana alam.
“Daerah yang rawan harus punya ketahanan logistik. Bisa dengan produksi mandiri atau stok pangan. Idealnya minimal untuk kebutuhan tiga bulan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono; Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa; Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran; serta Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah. Sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota juga mengikuti kegiatan tersebut secara daring.
(ls.w/in)
