Torki: Berani Berutang untuk Jalan, Kenapa Tidak?
SIGI – Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019–2024, Torki Ibrahim Turra, menilai skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran bertahap atau proyek tahun jamak dapat menjadi pilihan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Torki menyampaikan hal itu menanggapi peluncuran Program Berani Lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mulai mengerjakan pembangunan dan rekonstruksi jalan serta jembatan di sejumlah wilayah.
Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Nah ini kan di tengah efisiensi tidak bisa bikin apa-apa, kecuali kita harus berani, semacam yang disampaikan Pak Gubernur tadi, berani berutang. Nah kenapa tidak,” kata Torki.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Bangun Jalan Rp604,8 M dengan Skema Utang
Namun, ia menegaskan bahwa keputusan menggunakan skema pembiayaan tersebut harus disertai perhitungan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut Torki, pemerintah harus mencermati berbagai sumber pendapatan yang dimiliki daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat, sebelum mengambil keputusan pembiayaan jangka menengah.
“Tinggal dihitung utang itu mampu tidak kita selesaikan dalam waktu berapa tahun. Itu saja sebenarnya,” ujarnya.
Ia menilai langkah percepatan pembangunan dapat dilakukan selama pemerintah memiliki perencanaan fiskal yang matang dan tidak mengabaikan kemampuan membayar kewajiban yang muncul akibat pelaksanaan proyek.
Torki juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah.
Menurut dia, perbaikan jalan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Meski demikian, Torki mengingatkan bahwa pembangunan jalan tidak boleh menjadi satu-satunya fokus pemerintah daerah. Ia menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, pekebun, peternak, dan pelaku perikanan darat, juga harus menjadi perhatian.
“Kalau masyarakat sejahtera, baru orang bilang pemimpin berhasil,” katanya.
Torki menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh warga.
Penulis: a6/in
Editor: Redaksi Interkini.co
Lihat Juga | Editorial: Ketika Jalan Dibangun dengan Utang
