Pemprov Sulteng Matangkan Masterplan Pengelolaan Darat–Laut Terintegrasi PADAGIMO
INTERKINI.CO, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan arah pengelolaan ruang darat dan laut secara terpadu melalui Konsultasi Publik Penyusunan Masterplan Pengelolaan Darat dan Laut Terintegrasi Regional PADAGIMO. Kegiatan ini digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (18/12/2025).
Forum konsultasi publik tersebut menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah menilai pengelolaan ruang yang selama ini berjalan sektoral perlu disatukan dalam satu kerangka perencanaan agar lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan dan perubahan iklim.
Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, menyampaikan bahwa penyusunan masterplan ini merupakan keluaran dari Proyek SOLUSI (Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia), hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman melalui Bappenas dan BMUV, dengan dukungan ICRAF Indonesia bersama konsorsium mitra.
Masterplan tersebut mencakup wilayah Regional PADAGIMO yang meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Menurut Novalina, pendekatan terintegrasi ini menjadi langkah strategis untuk menjawab kompleksitas pengelolaan wilayah darat dan laut yang saling berkaitan.
“Selama ini pengelolaan darat dan laut sering berjalan sendiri-sendiri, padahal aktivitas di hulu sangat memengaruhi kondisi pesisir dan laut. Melalui masterplan ini, kita ingin menyatukan perencanaan tersebut dalam satu kesatuan ekosistem,” ujar Novalina.
Ia juga menegaskan bahwa Sulawesi Tengah menjadi salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman dalam proyek tersebut, selain Jawa Tengah dan Bangka Belitung. Hal ini, menurutnya, menunjukkan posisi strategis Sulawesi Tengah dalam pengelolaan bentang alam dan pesisir nasional.
Sulawesi Tengah dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan bentang hutan luas, kawasan lindung, sungai besar, wilayah pesisir, serta pulau-pulau kecil yang berhadapan langsung dengan Teluk Tomini dan Selat Makassar. Namun, potensi tersebut dihadapkan pada berbagai tekanan, mulai dari alih fungsi lahan di wilayah hulu, degradasi pesisir, hingga meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
Dalam satu dekade terakhir, bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Peningkatan banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang tinggi menjadi sinyal kuat perlunya perencanaan ruang yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan, tetapi juga mitigasi risiko bencana.
Melalui konsultasi publik ini, pemerintah membuka ruang dialog untuk membahas draf masterplan sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat dan organisasi sipil.
“Hari ini kami menerima banyak masukan, termasuk dari kalangan akademisi Universitas Sulawesi Tengah. Semua masukan tersebut akan dirumuskan lebih lanjut dalam rencana aksi agar dokumen ini benar-benar aplikatif,” kata Novalina.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berencana menjadikan masterplan ini sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis daerah, termasuk RPJMD periode berikutnya, harmonisasi RTRW provinsi, serta perencanaan sektoral di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup.
Sementara itu, Peneliti CIFOR–ICRAF Indonesia, Feri Johana, menilai pendekatan pengelolaan terintegrasi darat dan laut menjadi kunci dalam menjaga kesehatan ekosistem sekaligus keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Pengelolaan bentang darat, pesisir, dan laut harus dilihat sebagai satu sistem ekologis dan sosial yang saling terhubung. Pendekatan ini penting untuk keberlanjutan jangka panjang,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Moh. Arif Latjuba, Plt Kepala Dinas ESDM Sultanisah, serta perwakilan akademisi, organisasi masyarakat, lembaga konsorsium, dan peserta Kelompok Kerja Masterplan.
(a5)
