INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Salah satu peran kunci yang diharapkan adalah penyediaan lahan tanpa biaya untuk pembangunan serta operasional fasilitas PSEL.
Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri dengan agenda Persiapan Implementasi PSEL di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
“Yang paling utama adalah bagaimana membentuk collection system, mulai dari membuat bak-bak sampah di masyarakat, setelah itu dikoleksi dengan sistem transportasi dibawa sampai dengan TPA,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, setelah sampah terkumpul dan ditempatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemda juga harus memastikan ketersediaan lahan untuk alat insinerator. Dalam hal ini, sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting agar masyarakat memahami fungsi dan manfaat alat tersebut.
Mendagri menekankan, program PSEL adalah peluang yang sebaiknya tidak dilewatkan Pemda. Selain membantu mengatasi masalah sampah, program ini juga menghasilkan energi listrik yang bermanfaat.
“Nah, sehingga ini adalah opportunity. Kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah opportunity yang diberikan pemerintah untuk diselesaikan,” imbuhnya.
Untuk memperkuat dukungan, Mendagri akan menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Restuardy Daud, guna mengawal langsung implementasi program tersebut. Keduanya akan memperkuat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya dalam memastikan kesiapan Pemda untuk melaksanakan PSEL.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung transformasi strategi pengelolaan sampah di Indonesia. Menurutnya, kebijakan yang sebelumnya lebih banyak berfokus dari hilir ke hulu kini bergeser dari hulu ke hilir. Melalui pendekatan ini, volume sampah yang masuk ke TPA diupayakan seminimal mungkin lewat penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) di tingkat masyarakat.
“Dengan berbasis hulu [ke hilir] ini sampah berkurang, sampai ke TPA itu sedikit,” tandasnya.
Rakortas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait lainnya.
(rls/in)
