Anwar Hafid: APBD Sulteng Turun Rp1,4 Triliun, Belanja Dipangkas
SIGI – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah turun dari Rp5,7 triliun menjadi Rp4,3 triliun. Di tengah penurunan tersebut, pemerintah daerah memilih memangkas sejumlah belanja operasional agar alokasi untuk masyarakat tetap terjaga.
Pernyataan itu disampaikan Anwar saat peluncuran Program Berani Lancar di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu (7/6/2026).
Menurut Anwar, penyesuaian anggaran dilakukan di tengah kebijakan efisiensi dan bertambahnya beban belanja daerah, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Dulu APBD provinsi itu pernah mencapai Rp5,7 triliun. Sekarang APBD provinsi tinggal Rp4,3 triliun, tapi masih bisa kita atur-atur itu uang,” kata Anwar.
Ia mengatakan pemerintah provinsi memilih mengurangi sejumlah pengeluaran operasional dibanding mengurangi belanja yang langsung dirasakan masyarakat.
“Yang kami kurangi belanja pegawai, biaya makan minum. Dulu banyak sekarang tidak ada. Perjalanan dinas dulu banyak sekarang tinggal sedikit,” ujarnya.
Menurut Anwar, langkah tersebut diambil agar porsi belanja yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap tersedia meskipun kemampuan fiskal daerah menurun.
Selain menghadapi penurunan APBD, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK yang kini menjadi bagian dari beban belanja daerah.
“Semuanya kita kurangi supaya porsi belanjanya tetap harus dapat rakyat,” katanya.
Anwar mengakui pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin menantang dalam kondisi fiskal saat ini. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, pemerintah daerah harus tetap menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat meski menghadapi keterbatasan anggaran.
“Jangan kita mengeluh dengan efisiensi ini,” ujar Anwar.
Ia menambahkan pemerintah provinsi akan terus mengutamakan program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Bangun Jalan Rp604,8 M dengan Skema Utang
Penulis: a6/in
Editor: Redaksi Interkini.co
