BerandaNasional

Menkomdigi Minta Humas Pemerintah Percepat Respons di Tengah Disinformasi Digital

INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran humas pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak cepat dan tepat dalam merespons arus disinformasi di ruang digital.

Hal ini disampaikannya dalam Forum Bakohumas “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4 Februari 2026).

“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ujar Meutya.

Menurutnya, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari seberapa baik pesan disusun, tetapi dari seberapa efektif pesan tersebut dipahami publik.

“Yang dinilai masyarakat bukan seindah apa rilis kita, tapi apa yang benar-benar mereka pahami. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” katanya.

Forum Bakohumas yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ini diikuti lebih dari 500 peserta dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menilai tantangan komunikasi pemerintahan semakin kompleks karena persepsi publik bisa terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi muncul.

“Di era digital, reputasi sering kali runtuh bukan karena kebijakan, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik,” ujar Fifi.

Ia menekankan pentingnya konsep satu narasi dalam komunikasi publik pemerintah.

“Satu narasi bukan keseragaman pesan, tetapi kesamaan arah komunikasi antarinstansi agar saling menguatkan, bukan meniadakan,” jelasnya.

Forum tersebut juga menghadirkan dua narasumber, yakni Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono.

Rustika menilai humas pemerintah perlu bertransformasi dari pola reaktif dan defensif menjadi proaktif dan strategis.

“Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” katanya.

Sementara itu, Haryo menyoroti pentingnya adaptasi humas terhadap perubahan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.

“Perubahan berlangsung sangat cepat. Tidak ada satu solusi tunggal. Yang penting kita terus belajar dan beradaptasi bersama,” ujarnya.

Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 menjadi ruang berbagi strategi, data, dan pengalaman antarhumas pemerintah dalam memperkuat koordinasi, transparansi informasi, serta membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.

(rls/Ip/in)

Tampilkan lebih banyak

Artikel Terkait

Back to top button
error: Konten dilindungi hak cipta. Dilarang menyalin tanpa izin.