Fraksi NasDem Soroti Transparansi BKPSDM, Minta Bupati Sigi Lakukan Evaluasi Menyeluruh
INTERKINI.CO, SIGI — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sigi menyoroti serius persoalan transparansi dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan meminta Bupati Sigi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi NasDem, Irma Haflianty Yangka, ST, selaku juru bicara fraksi dalam penyampaian pandangan umum pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Sigi, Kamis (20/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Irma menegaskan bahwa kinerja OPD sejauh ini telah berjalan baik, namun tetap harus ditingkatkan, terutama terkait pelayanan kepegawaian bagi P3K. Ia menilai profesionalitas dan keberpihakan pada kepentingan pegawai harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Optimalisasi kinerja OPD perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek pelayanan kepegawaian bagi P3K agar lebih profesional dan berpihak pada hak-hak mereka,” ujar Irma.
Namun, ia juga menyampaikan catatan kritis terhadap BKPSDM. Fraksi NasDem menilai masih terdapat persoalan transparansi dalam proses rekrutmen P3K yang harus segera diperbaiki.
“Fraksi Partai NasDem meminta Bupati Sigi untuk mengevaluasi seluruh OPD, lebih khusus BKPSDM, karena ada indikator yang menunjukkan kurangnya transparansi dalam proses perekrutan P3K,” tegas Irma.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan seluruh tahapan rekrutmen, penempatan, dan pelayanan administrasi kepegawaian dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berdasarkan regulasi yang berlaku, agar tidak mencederai kepercayaan publik maupun para tenaga P3K yang telah mengikuti proses secara sah.
Irma juga menegaskan bahwa P3K merupakan tenaga profesional yang harus mendapatkan pelayanan kepegawaian yang adil dan setara. Oleh karena itu, seluruh OPD, terutama BKPSDM, dituntut bekerja lebih cermat, tepat waktu, dan transparan dalam menyampaikan informasi maupun keputusan administratif.
“Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada kebijakan yang menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, atau ketidakadilan bagi para pegawai,” tambahnya.
Fraksi NasDem berharap evaluasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh perbaikan sistem, prosedur, dan tata kelola kepegawaian di Kabupaten Sigi.
Hingga berita ini diterbitkan, BKPSDM Kabupaten Sigi belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan Fraksi NasDem dalam paripurna.
(tm/a6/in)
