INTERKINI.CO, BOGOR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, terutama kawasan paling luar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal pimpinan negara, Presiden, sampai ke Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo,” ujar Mendagri.
Prioritas Nasional Bangun dari Pinggiran
Mendagri menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai prioritas nasional. “Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan dari pinggiran, bahasanya seperti itu: pinggiran ini dua, satu di perbatasan, dua di desa,” jelasnya.
Menurutnya, wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dalam aspek pertahanan maupun ekonomi. Banyak potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. “Paling tidak ada dimensi ekonomi dan dimensi keamanan di sana. Daerah-daerah perbatasan ini banyak yang berpotensi,” tegasnya.
Optimalkan Jalur Strategis Internasional
Mendagri turut menyoroti posisi geografis Indonesia yang berada pada jalur perdagangan internasional penting seperti Selat Malaka. Ia mencontohkan bagaimana Singapura dan Malaysia telah memanfaatkan kawasan tersebut secara maksimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional. “Malaysia sudah membuat tujuh KEK di sepanjang semenanjung Malaya dari bagian utara sampai Johor,” ujarnya.
Kesejahteraan Masyarakat Jadi Garda Terdepan Pertahanan
Selain aspek ekonomi, Mendagri menekankan bahwa masyarakat perbatasan harus diberdayakan sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara. Ia menilai peningkatan kesejahteraan warga dapat memperkuat nasionalisme tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kekuatan militer.
“Itulah buffer zone sistem pertahanan kita untuk menjaga daerah agar tidak dipenetrasi oleh pihak-pihak lain,” tegasnya.
Tiga Tugas Utama BNPP dan Penguatan Infrastruktur
Dalam kesempatan itu, Mendagri memaparkan tiga tugas utama BNPP: penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Saat ini tercatat 15 PLBN telah beroperasi, sementara 11 lainnya dalam tahap persiapan.
“Jumlah itu belum memadai, tapi kita tetap menambahnya secara bertahap,” ungkapnya.
Ia meminta kepala daerah menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan menyerahkannya kepada BNPP untuk dikaji bersama kementerian/lembaga terkait. Metode bottom-up ini menjadi penting mengingat keterbatasan fiskal daerah perbatasan.
“Silakan ajukan, misalnya perlu dermaga, cold storage, atau pembukaan jalan yang masih terputus,” tuturnya.
Penguatan Koordinasi Antarinstansi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) sekaligus Ketua Pengarah BNPP, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
“Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, berpedoman pada arah kebijakan dalam rencana induk yang sedang disusun BNPP,” tegasnya.
Rakor ini turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, para gubernur, bupati/wali kota, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, dan pejabat terkait lainnya. Rakorendal 2025 menjadi momentum penting menyusun arah pembangunan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional 2025–2029.
(rls/in)
