INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan pengalihan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan sebagai upaya mewujudkan efisiensi sekaligus memastikan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat dapat terealisasi.
Hal tersebut disampaikan Tito usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Ia menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, masih ditemukan sejumlah daerah yang belum optimal dalam mengelola program maupun anggaran.
“Realisasi anggaran yang tidak efisien] ini dikurangi. Kita mengambil contoh yang bagus, banyak daerah yang bagus,” kata Tito.
Salah satu daerah yang dianggap berhasil menerapkan efisiensi adalah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, diketahui memangkas berbagai pos anggaran seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, biaya perawatan tinggi, serta konsumsi makan-minum. Hasil penghematan tersebut dialihkan untuk pembangunan bendungan irigasi yang mampu mengairi sekitar delapan ribu hektare sawah petani.
Menurut Tito, prinsip efisiensi itu membuktikan bahwa pemerintah daerah (Pemda) mampu melakukan pengalihan TKD untuk program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti jaring pengaman sosial, pendidikan, kesehatan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menambahkan, Kemendagri telah memetakan kapasitas fiskal seluruh daerah. Untuk daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lemah, Kemendagri memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agar penyesuaian tidak dilakukan terlalu besar. Sebaliknya, daerah dengan PAD kuat seperti Jakarta dan Bandung lebih siap menjalankan efisiensi.
“Kita punya exercise dari seluruh kabupaten/kota. Saya membuat tim dipimpin Sekjen, memetakan minimal belanja pegawai, belanja operasional, pemeliharaan, ditambah standar pelayanan minimal untuk infrastruktur dan kesehatan,” jelas Tito.
Selain itu, Mendagri mengingatkan Pemda agar mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam menyusun program, serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Jika kebijakan mendapat penolakan mayoritas masyarakat, ia meminta Pemda tidak memaksakannya. Namun jika disetujui publik, maka harus dijalankan secara maksimal.
“Ke depan saya minta kepala daerah pertimbangkan dua hal. Sosialisasi dengan elemen masyarakat, kalau mayoritas setuju terapkan, kalau mayoritas tidak setuju jangan dipaksakan. Lihat juga kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tegas Tito.
