INTERKINI.CO, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan proyeksi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2030.
Hal itu disampaikan Bima saat membuka program Economic Leadership for Regional Government Leaders Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia Institute bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurut Bima, beberapa lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan GDP Indonesia dengan skema Purchasing Power Parity (PPP) mencapai 5.486 miliar dolar AS pada 2030, menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 dunia. Proyeksi ini bahkan meningkat pada 2040, dengan estimasi GDP sebesar 12.210 miliar dolar AS, menjadikan Indonesia ekonomi ke-4 dunia.
Sementara itu, data Goldman Sachs tahun 2021 juga menunjukkan potensi serupa. Total GDP riil dunia diperkirakan sebesar 227,9 triliun dolar AS pada 2050, di mana Indonesia menempati posisi ke-4 dengan PDB riil 6,3 triliun dolar AS.
“Kita hanya bisa menjadi negara maju, satu dari lima negara ekonomi terbesar di dunia, apabila kita keluar dari jebakan kelas menengah, middle income trap,” ujar Bima.
Ia menjelaskan, untuk keluar dari jebakan tersebut, Indonesia harus menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama satu dekade. Selain itu, pengelolaan investasi dan koperasi juga perlu diperkuat sebagai alat pemerataan ekonomi. Bima menilai, swasembada pangan, pengembangan industri, serta hilirisasi produk menjadi faktor kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi. “Kita harus menghentikan kebocoran anggaran melalui tata kelola yang baik, baik di pusat maupun daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung program prioritas nasional Asta Cita yang digagas Presiden. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih diyakini mampu menggerakkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan hasil produksi pangan lokal.
“Kalau program-program prioritas berjalan baik, itu akan menjadi pengungkit ekonomi daerah,” kata Bima.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal daerah. Saat ini, banyak daerah masih bergantung pada dana transfer pusat. Bima menekankan agar pemerintah daerah cermat menyikapi rencana penyesuaian dana transfer dan mulai mencari alternatif pembiayaan lain seperti crowdfunding.
Di samping faktor ekonomi, stabilitas politik dan keamanan sosial menurut Bima juga memegang peranan penting. Kemendagri, katanya, mendorong pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk memperkuat stabilitas di tingkat daerah.
“Target besar kita memerlukan stabilitas politik. Kepala daerah harus hands on, betul-betul in control menjaga stabilitas di wilayah masing-masing,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah, anggota DPRD Provinsi, serta pejabat tinggi madya dan pratama Kemendagri.
