LABUAN BAJO — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan delapan langkah penanganan darurat gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Minggu, 16 Agustus 2026.
Instruksi itu mencakup penetapan status darurat, pembentukan posko terpadu, operasi pencarian dan pertolongan, distribusi logistik, pemulihan layanan dasar, hingga penyediaan informasi resmi. Arahan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Suharyanto meminta enam kabupaten terdampak parah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka serta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” kata Suharyanto.
Status tersebut, kata dia, diperlukan sebagai dasar BNPB dan kementerian/lembaga terkait memberikan dukungan anggaran serta bantuan teknis.
Langkah kedua adalah mempercepat pembentukan Pos Satuan Tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. TNI dan Polri diminta diperkuat dalam struktur komando untuk mengendalikan penanganan pengungsi dan distribusi logistik.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” ujarnya.
BNPB juga membentuk dua titik operasi nasional, yakni Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Posko Maumere diarahkan melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
Untuk logistik, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan masyarakat akan dihimpun untuk kemudian dikirim ke Flores melalui Labuan Bajo atau Maumere.
Kelima, Suharyanto meminta Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan dengan melibatkan TNI, Polri, dan relawan.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” katanya.
BNPB juga menargetkan listrik, air bersih, bahan bakar minyak, dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam tujuh hari. Pendataan kerusakan rumah diminta berjalan paralel agar pembangunan hunian sementara atau perbaikan rumah tidak menunggu berakhirnya masa tanggap darurat.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” ujar Suharyanto.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, BNPB mengoordinasikan pengerahan alutsista udara dan laut. TNI menyiapkan empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, sedangkan BNPB menyiapkan dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter.
“Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” kata Suharyanto.
Langkah terakhir adalah mengoperasikan Media Center resmi dengan press briefing setiap pukul 17.00 WITA. Pusat informasi itu ditujukan untuk memperbarui data harian sekaligus mengurangi simpang siur informasi di lapangan.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day,” ujar Suharyanto.
Delapan langkah tersebut menjadi fokus pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat dan distribusi bantuan di wilayah Flores yang terdampak gempa.
Baca Juga: Pascagempa M7,7 NTT, Lebih dari 5.000 Warga Masih Mengungsi
Editor: Redaksi Interkini.co
