Sekda Sulteng Tegaskan Seleksi JPT Terbuka Tanpa Diskriminasi
Partisipasi perempuan di seleksi JPT mencapai 22 persen, kompetensi tetap menjadi tolok ukur utama
INTERKINI.CO, PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan dalam proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang tengah berlangsung.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Novalina, menyatakan bahwa seluruh tahapan seleksi dirancang terbuka, objektif, dan bebas dari diskriminasi, termasuk dalam aspek gender.
Menurut dia, setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
“Seleksi ini memberikan ruang yang setara bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada pembatasan berdasarkan gender,” ujarnya.
Novalina menekankan bahwa keterwakilan perempuan dalam birokrasi tidak hanya bergantung pada kebijakan afirmatif, tetapi juga pada tingkat partisipasi dan kesiapan individu untuk mengambil peran strategis.
Dalam proses seleksi yang sedang berjalan, panitia mencatat sebanyak 85 peserta dinyatakan lolos tahap administrasi. Dari jumlah tersebut, 19 peserta atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.
Ia menilai angka tersebut menunjukkan bahwa akses bagi perempuan telah terbuka, meski partisipasi masih perlu didorong lebih luas.
“Kami mengapresiasi partisipasi ASN perempuan yang telah berani mengambil bagian dalam proses ini,” kata dia.
Namun demikian, panitia seleksi tidak dapat menetapkan target persentase tertentu apabila jumlah pendaftar perempuan sejak awal memang terbatas.
Lebih jauh, Novalina menegaskan bahwa kompetensi tetap menjadi faktor utama dalam menentukan kandidat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah provinsi.
Menurutnya, pejabat yang terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tetapi pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Standar kualitas tidak bisa dikompromikan,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan adanya diskriminasi gender dalam proses seleksi. Menurut dia, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, termasuk dirinya sebagai Ketua Pansel, menjadi bukti bahwa peluang tersebut terbuka.
Saat ini, proses seleksi masih berlanjut pada tahap uji publik. Masukan dari masyarakat akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir.
Hasil akhir seleksi nantinya akan ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
Editor: Redaksi Interkini.co
