INTERKINI.CO — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk membahas persoalan tambang ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Audiensi tersebut diterima langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Selasa (13/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Anwar Hafid memaparkan sejumlah persoalan pertambangan bermasalah yang masih terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya tambang ilegal di kawasan Poboya, Kota Palu, serta tambang batuan atau galian C di wilayah antara Kota Palu hingga Kabupaten Donggala.
“Di Palu, khususnya di Poboya, tambang ilegal sangat banyak dan berbahaya karena pengolahan dilakukan di luar prosedur hingga memakan korban jiwa. Di antara Palu sampai Donggala juga terdapat tambang galian C, dan beberapa izinnya sudah kami cabut,” ujar Anwar Hafid.
Menurut Anwar, praktik pertambangan yang tidak sesuai ketentuan telah menimbulkan dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran, hingga ancaman keselamatan masyarakat sekitar. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum.
Dalam hampir satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido, sejumlah izin tambang yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan telah dihentikan. Termasuk izin tambang nikel di Morowali Utara yang menyebabkan banjir, yang dihentikan sementara hingga perusahaan melakukan pembenahan lingkungan permukiman warga.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan komitmennya untuk menindak tegas tambang yang merusak lingkungan. Ia mengaku tergerak setelah melihat dampak banjir bandang yang diduga dipicu aktivitas pertambangan di Morowali Utara.
“Setelah kejadian banjir, kita melakukan pembenahan aktivitas pertambangan nikel di Morowali. Saat ini kami telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan pemetaan seluruh areal kerja,” kata Hanif.
Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menata sektor pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan, berwawasan lingkungan, serta mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan.
(rls/a6/in)
