INTERKINI.CO, PADANG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menghimpun masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah pusat, kata Tito, sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional dalam penanganan dampak bencana di Sumbar.
Mobilisasi tersebut melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah. Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar, dengan Mendagri ditugaskan Presiden sebagai Ketua Satgas.
Sejak menerima penugasan, Mendagri melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk memetakan kondisi kabupaten/kota terdampak bersama pemerintah daerah.
“Memang kita harus mulai dari masalah. Semakin akurat pemetaan persoalan, semakin tepat strategi penanganan yang disusun,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
Berdasarkan data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, hasil pemantauan melalui dashboard kebencanaan dan rapat koordinasi intensif menunjukkan bahwa roda pemerintahan di daerah-daerah terdampak secara umum telah kembali berjalan.
Mendagri mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumbar dan pihak terkait yang dinilai cepat melakukan langkah pemulihan. Ia menyebut indikator pemulihan pemerintahan di Sumbar relatif menggembirakan, dengan sebagian besar daerah terdampak berada dalam kondisi stabil.
Meski demikian, Tito menegaskan pentingnya memastikan pemulihan berjalan menyeluruh, mencakup jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, serta ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG.
Masukan detail dari daerah, lanjutnya, menjadi krusial agar pemerintah pusat dapat bertindak tepat sasaran. “Kami membutuhkan data rinci, terutama yang masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), agar dapat ditindaklanjuti oleh kementerian terkait,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga mengidentifikasi sejumlah daerah yang masih memerlukan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
“Daerah yang belum sepenuhnya pulih akan kita percepat penanganannya bersama-sama,” ujar Tito.
Forum ini merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun masukan dari daerah-daerah terdampak bencana. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilakukan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.
