JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
Mendagri menyebutkan Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis yang memungkinkan produksi pertanian sepanjang tahun. Kondisi ini, kata dia, menjadi keunggulan strategis yang tidak dimiliki banyak negara lain.
“Negara-negara di belahan bumi utara maupun selatan hanya bisa bercocok tanam enam bulan karena musim dingin. Kita di negara tropis bisa bercocok tanam 12 bulan. Apakah kita tidak sadar dengan itu?” ujarnya.
Selain faktor iklim, Indonesia juga memiliki sumber daya air yang melimpah, ribuan sungai, danau, gunung berapi, serta tanah yang subur. Potensi ini, menurut Mendagri, harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan industri berbasis pertanian dan perkebunan.
“Jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” jelasnya.
Industrialisasi Pertanian sebagai Jalan Keluar
Mendagri menekankan, industrialisasi merupakan syarat bagi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Namun, ia mengingatkan bahwa industrialisasi tidak selalu identik dengan manufaktur besar seperti otomotif atau elektronik.
Ia mencontohkan Selandia Baru yang berhasil mengembangkan industri berbasis pertanian dan peternakan untuk memberi nilai tambah tinggi, tanpa bertumpu pada manufaktur. “Model itu bisa jadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing global,” ujarnya.
Menurut Mendagri, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Dukungan kebijakan hingga alokasi anggaran besar, kata dia, menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan swasembada pangan benar-benar terwujud.
Momentum Kolaborasi
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang berhasil mempertemukan para pemangku kepentingan melalui Rakor. Ia menegaskan agar momentum ini tidak hanya menghasilkan rumusan normatif, melainkan diikuti dengan langkah nyata untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
“Dengan anggaran yang ada, kita ingin menjadikan hilirisasi dan industrialisasi di sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor pertumbuhan. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kapasitas petani serta mengembangkan kemampuan sumber daya manusia,” tegasnya.
Dalam kegiatan itu, Mendagri juga menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. Penandatanganan dilakukan oleh sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
(ril)
