Reny Tegaskan Komitmen Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat perlindungan perempuan dan anak di tengah tingginya kasus kekerasan yang masih terjadi di daerah itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Reny saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan di Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat, 10 Juli 2026.
Berdasarkan data Aplikasi Simfoni PPA, sepanjang 2025 tercatat sekitar 696 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Hingga pertengahan 2026, jumlah laporan telah mendekati 600 kasus.
Reny mengatakan tidak seluruh kasus dapat dipublikasikan karena menyangkut kerahasiaan identitas korban dan proses pemulihan psikologis.
“Kami berkomitmen memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Ada banyak kasus yang tidak bisa kami ekspos karena menyangkut trauma korban,” kata Reny.
Menurut dia, yang terpenting adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara maksimal.
Dalam kesempatan itu, Reny juga memperkenalkan Program Berani Sehat yang tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga menanggung sejumlah layanan yang belum dicover BPJS, termasuk biaya visum dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Hingga awal Juli 2026, Program Berani Sehat telah membantu sekitar 183 ribu warga memperoleh layanan kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 kasus merupakan pelayanan non-JKN yang seluruh pembiayaannya ditanggung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kalau pemerintah tidak hadir, banyak korban yang kesulitan memperoleh keadilan karena berbagai proses membutuhkan biaya, termasuk visum untuk kepentingan penyidikan,” ujarnya.
Reny berharap Kementerian PPPA terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam penguatan sistem perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana UPTD PPA.
Meski mengakui kondisi fiskal nasional tengah menghadapi tantangan, ia memastikan pemerintah daerah siap mengalokasikan dukungan melalui APBD apabila kebutuhan tersebut belum dapat difasilitasi melalui APBN pada 2027.
Kunjungan kerja Veronica Tan diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Editor: Redaksi Interkini.co
