Paripurna DPRD Sigi Molor 2 Jam, Disiplin Dewan Disorot
INTERKINI.CO, SIGI – Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Sigi, Rabu (18/11/2026), baru dibuka pukul 12.05 Wita, atau terlambat dua jam lima menit dari jadwal pukul 10.00 Wita. Rapat dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 itu tertunda karena kuorum anggota dewan belum terpenuhi.
Keterlambatan tersebut menjadi catatan dalam pelaksanaan agenda kelembagaan DPRD. Sebab, paripurna merupakan forum pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Ketepatan waktu semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab anggota dewan, bukan sekadar urusan teknis persidangan.
Berdasarkan daftar hadir yang dibacakan Sekretaris DPRD Sigi, Toni Ponulele, sebanyak 16 dari total 30 anggota dewan tercatat hadir dan telah menandatangani daftar hadir saat rapat akan dibuka.
Wakil Ketua II DPRD Sigi, Ikra Ibrahim, yang memimpin sidang menyatakan jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD.
“Dari 30 orang anggota dewan, yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 16 orang. Maka berdasarkan Pasal 133 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib Dewan, kuorum telah tercapai,” kata Ikra.
Setelah menyatakan kuorum terpenuhi, Ikra membuka rapat dengan mengucapkan basmalah dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
Disiplin Waktu dan Mandat Publik
Meski kuorum akhirnya terpenuhi, keterlambatan lebih dari dua jam menyisakan pertanyaan mengenai kedisiplinan pelaksanaan agenda DPRD. Jadwal yang telah ditetapkan semestinya menjadi acuan bagi anggota dewan untuk mengatur kehadiran.
Persoalan ini tidak berhenti pada terpenuhinya jumlah minimal peserta sidang. Rapat paripurna melibatkan unsur pemerintah daerah dan pihak lain, serta menjadi bagian dari proses perencanaan regulasi yang akan memengaruhi arah kebijakan Kabupaten Sigi.
Waktu dalam agenda kelembagaan juga merupakan bagian dari kepentingan publik. Karena itu, ketepatan waktu dan kehadiran anggota patut menjadi bagian dari evaluasi kinerja DPRD.
Propemperda 2027 Masuk Agenda Paripurna
Rapat tersebut mengagendakan penetapan Propemperda Kabupaten Sigi Tahun 2027. Ikra menyampaikan tiga tahapan yang dijadwalkan dalam sidang, yakni laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), penetapan Propemperda 2027, serta penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Rapat turut dihadiri perwakilan Bupati Sigi, yakni Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, tenaga ahli fraksi, tim ahli DPRD, serta wartawan.
Propemperda menjadi instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah. Prosesnya membutuhkan pembahasan yang matang dan keterlibatan pihak terkait. Namun, tanggung jawab kelembagaan juga tercermin dari cara DPRD menjalankan agenda yang telah dijadwalkan.
Kinerja lembaga perwakilan rakyat tidak cukup diukur dari jumlah rapat atau peraturan daerah yang dihasilkan. Kedisiplinan menjalankan agenda dan tanggung jawab terhadap waktu publik juga menjadi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat.
Penulis: Ahmad/in
Editor: Redaksi Interkini.co




