INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) yang inflasinya masih di atas 3,5 persen segera mengambil langkah pengendalian. Imbauan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2025 tercatat 2,31 persen (year on year). Sementara inflasi Agustus dibanding Juli 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen. Menurut Mendagri, kondisi inflasi nasional masih terkendali karena berada dalam target pemerintah, yakni 1,5 hingga 3,5 persen.
“Kalau inflasi dalam kisaran itu, konsumen senang karena harga terjangkau, barang tersedia. Produsen, petani, dan nelayan juga senang karena harga bisa menutupi biaya operasional mereka,” ujar Mendagri.
Meski demikian, Mendagri menekankan daerah yang inflasinya tinggi perlu segera menggelar rapat untuk mencari penyebab. “Apakah suplainya yang kurang, barang apa, atau distribusinya yang macet, cuma dua itu saja,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat akan melakukan intervensi melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk membantu daerah menekan inflasi. Sejumlah komoditas disebut perlu diwaspadai karena kerap menjadi penyumbang inflasi, antara lain bawang merah dan beras. Pemerintah pun terus menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga tetap terkendali.
