INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memperbaiki fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat aksi anarkistis di sejumlah wilayah. Menurutnya, kerusakan tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat.
“Jangan dibiarkan karena itu akan membuat trauma publik. Jadi segera dilakukan perbaikan dan kalau yang memerlukan waktu lama, tutup areanya,” kata Mendagri usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Mendagri menjelaskan, pembiayaan perbaikan dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika APBD daerah terbatas, dapat ditempuh mekanisme hibah, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lain dengan fiskal lebih kuat. Ia juga membuka kemungkinan adanya dukungan dari pemerintah pusat.
“Saat ini pemerintah masih berkoordinasi untuk memetakan daerah mana yang bisa memperbaiki secara mandiri dan mana yang memerlukan bantuan, termasuk menghitung total kerugian secara nasional,” jelasnya.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya Pemda menjaga agar aktivitas ekonomi di daerah tetap berjalan. “Jangan sampai kegiatan ekonomi terhenti karena akan berdampak kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Mendagri mencatat, sejak 25 Agustus 2025 aksi penyampaian pendapat berlangsung di sejumlah daerah. Sebagian berlangsung damai, namun ada pula yang berujung kerusuhan dan merusak fasilitas publik.
Ia meminta Pemda segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kondisi terkini di wilayah masing-masing. Pemda juga diminta membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga menggelar kegiatan yang menumbuhkan kedamaian, seperti doa bersama lintas elemen.
Lebih lanjut, Pemda diminta menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial. Sementara kegiatan seremonial yang berpotensi menghamburkan anggaran diminta untuk ditunda. Mendagri juga mengingatkan agar pejabat dan keluarganya tidak menampilkan kemewahan secara berlebihan.
“Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” tegasnya.
Mendagri menambahkan, pihaknya menunda persetujuan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Kepala daerah yang wilayahnya tergolong rawan diminta tetap berada di daerahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
