DPRD Sigi Evaluasi Kinerja OPD, Penanganan Sampah dan Huntap Jadi Sorotan
INTERKINI.CO, SIGI – Komisi III DPRD Kabupaten Sigi mengevaluasi capaian dan pelaksanaan program sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Sigi, Selasa, 20 Januari 2026. DPRD mencatat mayoritas program OPD pada 2025 telah terealisasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama penanganan sampah dan hunian tetap pascabencana.
Anggota Komisi III DPRD Sigi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Azhar H. Nongtji, mengatakan hasil pemaparan OPD menunjukkan hampir 90 persen program tahun anggaran 2025 telah dituntaskan. “RDP ini untuk mengevaluasi program 2025. Dari pemaparan OPD, hampir 90 persen program mereka tuntas,” ujar Azhar usai rapat.
Ia menyebutkan, pada 2026 sejumlah program masih dalam tahap proses dan akan kembali dibahas dalam RDP lanjutan. Komisi III, kata dia, pada prinsipnya mengapresiasi kinerja OPD yang hadir, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Meski demikian, DPRD memberikan catatan khusus kepada DLH terkait penanganan persoalan sampah di Kabupaten Sigi. Azhar mengatakan masih terdapat titik-titik penumpukan sampah yang dikeluhkan masyarakat dan dinilai berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
“Kami menegaskan apa kendala yang dihadapi DLH, apakah dari sisi infrastruktur atau faktor lain. Dari penjelasan mereka, kendaraan operasional relatif memadai, sehingga tinggal bagaimana kesiapan dan penugasan petugas di lapangan,” katanya.
Beberapa lokasi yang menjadi sorotan DPRD antara lain area Pasar Dolo serta kawasan jembatan penghubung Dolo–Marawola di Desa Beka. Berdasarkan informasi masyarakat, sampah di lokasi tersebut kerap menumpuk hingga ke pinggir jalan. Persoalan serupa juga ditemukan di sejumlah kawasan perumahan BTN.
Menurut Azhar, DLH menyatakan komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan meningkatkan kinerja ke depan. “Ini yang akan kami kawal,” ujarnya.
Selain isu lingkungan, Komisi III juga mencermati program Dinas Perumahan dan Permukiman, termasuk pelaksanaan program bedah rumah di sejumlah desa. DPRD berencana melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan.
Komisi III juga menyoroti persoalan hunian tetap (huntap) bagi penyintas gempa dan likuefaksi 2018 yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani. Berdasarkan pemaparan dinas terkait, masih terdapat lebih dari 1.000 kepala keluarga yang terdata, dengan sekitar 200 di antaranya direncanakan akan ditindaklanjuti pada 2026.
“Program ini terintegrasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kami berharap realisasinya benar-benar berjalan,” kata Azhar.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Sigi akan melanjutkan RDP dengan OPD mitra lainnya pada Rabu, 21 Januari 2026. OPD yang dijadwalkan hadir antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, serta beberapa OPD teknis lainnya.
Azhar mengakui hampir seluruh OPD menyampaikan kendala terkait kebijakan efisiensi anggaran. Namun DPRD berharap adanya dukungan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap jika program-program nasional berjalan baik pada 2026, kondisi keuangan daerah pada 2027 bisa lebih longgar,” ujarnya.
(a6)
