INTERKINI.CO, ACEH UTARA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra kali ini lebih luas dan berkepanjangan dibandingkan tsunami Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Bima berdasarkan hasil peninjauan dan dialognya dengan para kepala daerah di wilayah terdampak. “Dampaknya lebih dahsyat daripada tsunami, dalam hal cakupan luasan, lamanya bencana, dan juga dampak ekonomi,” ujar Bima di kegiatan Ground Breaking Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana Aceh–Sumatra di Kabupaten Aceh Utara, Kamis (15/1/2026).
Arahan Presiden: Bergerak Cepat dan Bersama
Bima menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah diminta untuk bergerak cepat dan bersama dalam setiap tahapan pemulihan.
“Seperti Bapak Presiden selalu ingatkan kepada kami, bergerak cepat, bergerak bersama-sama. Kita melihat bahwa hari ini, semua turun,” katanya.
Menurut Bima, keterlibatan lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar penanganan pascabencana berjalan serentak di seluruh daerah terdampak.
Kemendagri Pastikan Daerah Tidak Sendiri
Bima menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan penting dalam memastikan para kepala daerah tidak bekerja sendiri dalam menghadapi dampak bencana.
“Saya sendiri sudah berusaha bolak-balik ke Aceh Tamiang, Langsa, dan sekelilingnya untuk mendampingi kepala daerah, memastikan celah-celah apa saja yang masih belum tersentuh,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemendagri mengerahkan 1.138 Praja IPDN dan ASN untuk membantu pemulihan pusat pemerintahan di Aceh Tamiang yang sempat lumpuh akibat bencana.
Selain itu, keterlibatan lintas kementerian juga diperkuat melalui pengerahan personel TNI–Polri serta taruna Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Ada juga teman-teman taruna dalam kegiatan Latsitarda, taruna TNI–Polri dan praja IPDN yang juga segera bergerak di titik-titik terdampak,” ungkap Bima.
Pemulihan Terpadu Pascabencana
Langkah-langkah pemulihan di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya kini dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Bima menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci percepatan pemulihan infrastruktur pertanian, pemerintahan, dan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
(rls.w/in)
