Artikel TrendingHeadlineLintas Sulteng

Ketua DPRD Sigi Tegaskan Anggota Dewan Harus Siap Jalankan Fungsi Legislasi

INTERKINI.CO, SIGI – Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Minhar Tjeho, S.Ag., M.H., menegaskan seluruh anggota DPRD harus siap menjalankan fungsi legislasi sebagai bagian dari tanggung jawab utama lembaga perwakilan rakyat. Kesiapan tersebut bukan sekadar pilihan, melainkan konsekuensi dari mandat politik yang diberikan masyarakat kepada setiap legislator.

Penegasan itu disampaikan Minhar saat dimintai tanggapan mengenai kesiapan anggota DPRD Kabupaten Sigi dalam membentuk peraturan daerah (Perda), terutama menyangkut kapasitas dan tanggung jawab legislator dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

“Kalau ditanyakan seberapa siap, DPRD Kabupaten Sigi siap dan harus siap,” tegas Minhar.

Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketiganya merupakan tugas pokok yang harus dijalankan oleh setiap anggota dewan sesuai kedudukan dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.

Khusus fungsi legislasi, DPRD memiliki tanggung jawab membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda), baik yang berasal dari usulan pemerintah daerah maupun yang merupakan inisiatif DPRD.

Karena itu, Minhar menilai tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk menyatakan tidak siap menjalankan fungsi tersebut. Kesiapan merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang melekat pada jabatan sebagai legislator.

“Jadi harus siap. Tidak ada anggota DPRD mengatakan saya tidak siap. Tidak ada, karena ini tugas pokok. Tidak boleh tidak,” ujarnya.

Tiga Ranperda Masih dalam Pembahasan

Memasuki penghujung tahun 2026, DPRD Kabupaten Sigi masih menjalankan agenda pembahasan sejumlah rancangan regulasi daerah.

Minhar menyebut terdapat tiga Ranperda yang tengah dibahas, mencakup materi pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, dan zakat.

Pembahasan ketiga Ranperda tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bersama pemerintah daerah. Prosesnya membutuhkan pembahasan yang cermat agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum dan dapat menjawab kebutuhan daerah.

Sementara terkait jumlah Perda yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, Minhar mengaku tidak mengingat secara rinci seluruh produk hukum tersebut. Menurutnya, informasi mengenai Perda yang telah diselesaikan biasanya disampaikan dalam laporan pada akhir masa sidang.

Minta Anggota DPRD Lebih Aktif Jemput Aspirasi Masyarakat

Selain menekankan kesiapan menjalankan fungsi legislasi, Minhar juga mendorong seluruh anggota DPRD Kabupaten Sigi meningkatkan keaktifan dalam membangun komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat tidak semestinya hanya dilakukan ketika agenda reses berlangsung. Legislator perlu memiliki inisiatif untuk secara aktif mengunjungi daerah pemilihan masing-masing guna mengetahui berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Ia berharap anggota DPRD tidak hanya menunggu laporan atau pengaduan, tetapi juga proaktif melakukan pendekatan langsung untuk mengetahui kebutuhan dan persoalan masyarakat di wilayah yang mereka wakili.

“Saya berharap selaku Ketua DPRD, seluruh anggota DPRD meningkatkan keaktifannya, baik dalam pembahasan Ranperda, pembahasan anggaran, maupun keaktifan bersama masyarakat dengan turun ke daerah pemilihan masing-masing,” ungkapnya.

Minhar menegaskan, aktivitas anggota dewan di daerah pemilihan seharusnya tidak terbatas pada agenda reses. Di luar masa reses, anggota DPRD juga dituntut membangun komunikasi langsung dan menjemput aspirasi masyarakat.

“Bukan hanya saat reses, tetapi di luar reses kita harus proaktif ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendengarkan aspirasi atau mengetahui kejadian yang ada di masyarakat. Mungkin ada persoalan yang belum kita dengar atau belum sampai laporannya, sehingga perlu langsung jemput bola,” jelasnya.

Menurut Minhar, langkah tersebut penting agar masyarakat lebih mudah bertemu dengan anggota DPRD dan menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada wakil rakyat yang telah mereka pilih.

Pada akhirnya, kesiapan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi tidak cukup hanya diukur dari kesediaan membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah. Lebih dari itu, kualitas legislasi membutuhkan kesungguhan dalam memahami persoalan masyarakat, membuka ruang partisipasi publik, serta memastikan setiap regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tanggung jawab sebagai wakil rakyat tidak berhenti di ruang rapat maupun forum paripurna. Mandat politik harus diwujudkan melalui kerja nyata, keberpihakan pada kepentingan masyarakat, serta kehadiran aktif para legislator di tengah warga yang mereka wakili.

Baca Juga| OPINI: Seberapa Siap Wakil Rakyat Membentuk Peraturan Daerah?

Penulis: A6/in
Editor: Redaksi Interkini.co

📢 Simak update berita menarik lainnya, ikuti Saluran WhatsApp Official kami klik di sini

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Back to top button
error: Konten dilindungi hak cipta. Dilarang menyalin tanpa izin.