Opini

OPINI: Seberapa Siap Wakil Rakyat Membentuk Peraturan Daerah?

INTERKINI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan sekadar lembaga politik yang diisi oleh orang-orang terpilih melalui proses pemilihan umum. Di balik jabatan dan kewenangan yang dimiliki, terdapat tanggung jawab besar untuk menentukan arah pembangunan daerah melalui kebijakan dan produk hukum yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Salah satu fungsi penting DPRD adalah fungsi legislasi, yakni membentuk peraturan daerah (Perda) bersama kepala daerah. Fungsi ini bukan pekerjaan administratif semata, apalagi sekadar memenuhi agenda pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan. Di dalamnya terdapat proses berpikir, analisis hukum, kajian kebijakan, serta pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah: seberapa siap wakil rakyat menjalankan tanggung jawab tersebut?

Pertanyaan ini penting, sebab membentuk Perda bukan sekadar menyusun pasal demi pasal, kemudian mengesahkannya dalam rapat paripurna. Sebuah peraturan daerah harus lahir dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.

Di sinilah kualitas seorang legislator diuji.

Seorang anggota DPRD dituntut memahami persoalan daerah secara komprehensif. Ia harus mampu membaca kebutuhan masyarakat, memahami kerangka hukum, mengkritisi substansi rancangan peraturan, serta memperhitungkan konsekuensi dari setiap norma yang akan diberlakukan. Tanpa kemampuan tersebut, proses pembentukan Perda berisiko terjebak dalam rutinitas kelembagaan yang lebih mengutamakan penyelesaian agenda daripada kualitas substansi.

Persoalannya, dalam praktik politik, pembentukan regulasi terkadang lebih mudah dipandang sebagai capaian administratif. Banyaknya rancangan peraturan yang dibahas atau disahkan belum dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan legislasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah peraturan tersebut benar-benar menjawab persoalan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan membawa manfaat bagi pembangunan daerah.

Perda yang baik tidak lahir hanya karena ada kewenangan politik. Ia membutuhkan kecermatan dalam merumuskan norma, keterbukaan terhadap masukan publik, serta keberanian menguji apakah sebuah aturan memang diperlukan.

Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek dari kebijakan yang disusun tanpa keterlibatan yang memadai. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang paling langsung merasakan dampak dari berlakunya suatu peraturan daerah.

Oleh sebab itu, partisipasi publik tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas untuk memenuhi tahapan pembentukan peraturan. Aspirasi masyarakat harus didengar, dipertimbangkan, dan tercermin dalam substansi regulasi. DPRD harus memastikan bahwa kepentingan kelompok rentan, pelaku usaha kecil, masyarakat di wilayah terpencil, serta berbagai kelompok sosial lainnya tidak terabaikan dalam proses legislasi.

Di sisi lain, kualitas pembentukan Perda juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab partai politik. Partai politik tidak cukup hanya menyiapkan kader untuk memenangkan pemilihan umum. Mereka juga harus memastikan bahwa kader yang duduk di lembaga legislatif memiliki bekal pengetahuan, kemampuan analisis, pemahaman hukum, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pendidikan politik, pelatihan legislasi, pendalaman peraturan perundang-undangan, dan penguatan kemampuan membaca kebijakan publik harus menjadi agenda berkelanjutan. Sebab, menjadi wakil rakyat bukan berarti seseorang telah berhenti belajar. Justru mandat politik yang diterima menuntut tanggung jawab yang lebih besar untuk terus meningkatkan kemampuan.

Selain itu, keberadaan tenaga ahli dan kelompok pakar di lingkungan DPRD harus dimanfaatkan secara optimal. Mereka bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan bagian dari dukungan keahlian agar setiap rancangan Perda memiliki dasar akademik, argumentasi hukum, dan pertimbangan kebijakan yang memadai.

Namun, dukungan tenaga ahli tidak boleh dijadikan alasan bagi anggota DPRD untuk menyerahkan seluruh tanggung jawab intelektual kepada orang lain. Keputusan politik dan persetujuan terhadap sebuah peraturan tetap merupakan tanggung jawab para legislator yang menjalankan mandat rakyat.

Pada akhirnya, masyarakat perlu mulai mengukur kinerja DPRD bukan hanya dari seberapa sering anggota dewan menggelar rapat, berapa banyak rancangan Perda masuk dalam agenda pembahasan, atau seberapa sering rapat paripurna dilaksanakan. Masyarakat berhak mempertanyakan kualitas regulasi yang dihasilkan, sejauh mana aspirasi publik diakomodasi, dan apakah Perda yang telah disahkan benar-benar memberikan manfaat.

DPRD harus menyadari bahwa kewenangan membentuk Perda merupakan amanah, bukan sekadar fasilitas kekuasaan. Setiap pasal yang dirumuskan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, setiap kebijakan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Demokrasi tidak berhenti ketika seseorang berhasil memperoleh kursi legislatif. Demokrasi justru diuji ketika wakil rakyat menggunakan kewenangannya untuk menghasilkan kebijakan yang adil, rasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, pertanyaan tentang kesiapan wakil rakyat membentuk Perda bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik yang sehat dalam kehidupan demokrasi.

Rakyat tidak hanya membutuhkan wakil yang pandai berbicara di ruang sidang, tetapi juga legislator yang mampu melahirkan peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi agenda politik dan formalitas kelembagaan.

Sebab, kualitas sebuah DPRD pada akhirnya tidak hanya terlihat dari kewenangan yang dimilikinya, tetapi dari kualitas peraturan yang dihasilkannya dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Oleh: Ahmad

📢 Simak update berita menarik lainnya, ikuti Saluran WhatsApp Official kami klik di sini

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Back to top button
error: Konten dilindungi hak cipta. Dilarang menyalin tanpa izin.