Sekdaprov Sulteng Minta TPAKD dan TPID Hasilkan Aksi Nyata Jaga Ekonomi Daerah

INTERKINI.CO, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan sektor produktif sekaligus memperketat pengendalian inflasi. Dua agenda tersebut diminta berjalan dalam satu strategi agar peningkatan aktivitas ekonomi daerah sejalan dengan terjaganya harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., menegaskan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus menghasilkan program konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Novalina, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi tidak dapat dipandang sebagai dua agenda yang terpisah. Kemudahan memperoleh pembiayaan dapat meningkatkan kapasitas produksi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada saat yang sama, peningkatan produksi dan kelancaran distribusi berperan dalam menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).
Akses Pembiayaan Harus Menjangkau Sektor Produktif
Novalina meminta TPAKD tidak berhenti pada kegiatan administratif maupun seremonial. Perluasan inklusi keuangan harus diwujudkan melalui peningkatan akses pembiayaan yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama UMKM, petani, nelayan, dan peternak.
Selain pembiayaan, penguatan literasi keuangan dan pemanfaatan layanan keuangan digital juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memperkuat kerja sama dengan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta lembaga keuangan lainnya.
“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Dorongan tersebut menempatkan akses keuangan sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Pembiayaan yang menjangkau sektor produktif diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat produksi, dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.
Pengendalian Inflasi Perlu Memperhitungkan Risiko Cuaca
Di sisi lain, TPID diminta memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Novalina juga mengingatkan bahwa perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi. Faktor tersebut dapat memengaruhi produksi pertanian, aktivitas nelayan, hingga kelancaran distribusi pangan.
Artinya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemantauan harga di pasar. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kondisi produksi dan pasokan sejak dari tingkat hulu agar potensi gangguan ketersediaan bahan pokok dapat diantisipasi.
Penguatan sistem pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi salah satu agenda yang diharapkan dapat ditingkatkan melalui evaluasi program TPID.
TPAKD dan TPID Diminta Memiliki Target Terukur
Novalina menekankan bahwa program TPAKD dan TPID harus saling terhubung. Perluasan pembiayaan kepada petani, nelayan, dan UMKM harus berkontribusi terhadap peningkatan produksi. Selanjutnya, peningkatan produksi yang didukung distribusi lancar diharapkan membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, evaluasi program sepanjang 2026 diharapkan tidak sebatas menilai jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi perlu diarahkan pada capaian program, peningkatan indeks akses keuangan daerah, efektivitas pemantauan harga, serta ketersediaan bahan pokok.
Seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota juga diminta memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan, target realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
“Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tegas Novalina.
Melalui penguatan kedua tim tersebut, TPAKD diharapkan menjadi penggerak perluasan akses keuangan masyarakat, sementara TPID berperan menjaga stabilitas harga dan daya beli.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani, kepala organisasi perangkat daerah terkait, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Penulis: mpg/in
Editor: Redaksi Interkini.co




