Editorial: Keterbukaan Informasi Sulteng: Jangan Berhenti pada Angka dan Komitmen

INTERKINI.CO, PALU – Keterbukaan informasi publik tidak semestinya berhenti pada pemenuhan administrasi, penyediaan aplikasi, atau pemaparan program di hadapan tim penilai. Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan, mendapatkan kepastian atas pengaduannya, serta dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Persoalan inilah yang patut menjadi perhatian setelah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam forum tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah menyampaikan sejumlah program pendukung keterbukaan informasi. Mulai dari penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan pengaduan digital Berani Samporoa, program Berani Sehat, Berani Cerdas, hingga Berani Literasi Informasi melalui Klinik Hoaks.

Salah satu capaian yang disampaikan adalah kinerja Berani Samporoa. Hingga 2026, layanan pengaduan digital tersebut tercatat telah menerima 4.618 laporan masyarakat, dengan tingkat penyelesaian mencapai 79 persen dan rata-rata waktu respons tiga menit.

Angka tersebut patut dicatat sebagai bagian dari perkembangan pelayanan digital pemerintah daerah. Namun, publik tidak seharusnya berhenti pada angka-angka itu.

Ada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana kualitas penyelesaian pengaduan tersebut? Apakah masyarakat memperoleh jawaban yang memadai? Apakah persoalan yang dilaporkan benar-benar ditindaklanjuti sampai tuntas? Bagaimana pula perkembangan laporan yang belum dinyatakan selesai?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tudingan terhadap kinerja pemerintah. Justru, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebab, kecepatan memberikan respons tidak selalu sama dengan kecepatan menyelesaikan persoalan. Respons awal merupakan satu indikator pelayanan, sedangkan penyelesaian pengaduan merupakan indikator lain yang membutuhkan ukuran dan penjelasan tersendiri.

Karena itu, capaian Berani Samporoa akan memiliki nilai lebih apabila disertai publikasi data yang lebih terperinci. Masyarakat perlu mengetahui status penanganan laporan, waktu penyelesaian, jenis persoalan yang paling banyak diadukan, serta tindak lanjut yang diberikan oleh perangkat daerah terkait.

Transparansi berbasis data bukan sekadar menyampaikan angka yang terlihat baik. Lebih penting dari itu, data harus memberikan gambaran utuh mengenai apa yang telah dicapai, apa yang masih berjalan, dan bagian mana yang membutuhkan perbaikan.

Transparansi tidak boleh berhenti sebagai administrasi pelaporan.

Komitmen Wakil Gubernur Reny untuk memperkuat tata kelola PPID, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta membangun sinergi dengan Komisi Informasi Provinsi menjadi bagian penting dari agenda keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah.

Dukungan terhadap Komisi Informasi Provinsi, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan anggaran, juga perlu mendapat perhatian. Lembaga tersebut memiliki peran dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi serta menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai kewenangannya.

Kelembagaan yang kuat membutuhkan dukungan sumber daya, kapasitas, dan independensi dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, masyarakat memiliki saluran yang jelas ketika menghadapi persoalan dalam memperoleh informasi publik.

Di sisi lain, penguatan PPID tidak boleh hanya menjadi agenda pada tingkat pemerintah provinsi. Seluruh organisasi perangkat daerah perlu memiliki tata kelola informasi yang memadai, sehingga masyarakat tidak menghadapi kesulitan ketika membutuhkan informasi dari instansi yang berbeda.

Informasi mengenai program, kebijakan, kegiatan, hingga penggunaan anggaran harus dikelola dan disediakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengecualian terhadap informasi tertentu tentu tetap dimungkinkan berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penguatan literasi informasi masyarakat.

Kehadiran Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks perlu menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang mampu memeriksa sumber informasi, mengenali informasi keliru, dan membedakan fakta dari disinformasi.

Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan kanal informasi resmi. Informasi yang disampaikan juga harus akurat, mudah diakses, diperbarui, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menempatkan hak memperoleh informasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Artinya, informasi publik bukan semata-mata sesuatu yang disediakan pemerintah ketika masyarakat memintanya. Badan publik juga memiliki kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi sesuai kategori serta mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.

Keterbukaan informasi karena itu tidak boleh hanya menjadi agenda ketika pemerintah mengikuti monitoring dan evaluasi. Ia harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi sehari-hari, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi pelayanan.

Uji Publik Nasional 2026 semestinya tidak dipandang sebatas ruang untuk mempresentasikan program dan capaian. Forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memaparkan sejumlah instrumen dan komitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh instrumen tersebut berjalan konsisten, terukur, dan dapat dievaluasi oleh publik.

Sebab, pemerintahan yang terbuka bukanlah pemerintahan yang paling banyak mengumumkan programnya. Pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang menyediakan informasi secara benar, memberikan ruang bagi kritik, menjelaskan kebijakan, serta bersedia mempertanggungjawabkan pelayanan kepada masyarakat.

Predikat keterbukaan informasi bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat melalui praktik pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sulawesi Tengah tidak cukup hanya berbicara tentang keterbukaan. Masyarakat harus dapat melihat, mengakses, menguji, dan merasakan keterbukaan itu dalam pelayanan pemerintahan sehari-hari.

Penulis: Redaksi Interkini.co

Lihat juga: Artikel Terkait:

• Uji Publik 2026, Wagub Reny Paparkan Capaian Aduan Digital
• Uji Publik 2026, Wagub Reny Tegaskan Keterbukaan Informasi