Dirut Baru RSUD Undata Diuji: Layanan, Rujukan, dan KRIS
PALU — Pelantikan dr. Jumriani sebagai Direktur RSUD Undata Palu tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan, tetapi juga membuka sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, pengendalian rujukan pasien, hingga penerapan sistem rawat inap berbasis Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
dr. Jumriani dilantik menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) sebelumnya, Nurlaela Harate, oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Arniwaty Lamadjido, di Aula RSUD Undata, Senin (4/5/2026).
Sebelum menjabat, dr. Jumriani diketahui sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
Pelayanan Jadi Sorotan Utama
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa fokus utama rumah sakit saat ini bukan lagi pada jumlah layanan, melainkan kualitasnya.
“Tugas utama adalah pelayanan. Itu yang harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau kuantitas, sudah cukup,” ujar Reny Arniwaty Lamadjido.
Baca Juga: Isu Poli Tutup Sabtu, RSUD Undata Palu Pastikan Tetap Buka
Sejalan dengan itu, Direktur RSUD Undata yang baru, dr. Jumriani, menegaskan pelayanan dan kebersihan menjadi prioritas dalam program 100 hari kerjanya.
“Intinya pelayanan. Kebersihan juga menjadi perhatian utama. Ini pekerjaan rumah besar bagi saya,” katanya.
Rujukan Diperketat, Cegah Overkapasitas
Selain pelayanan, Pemprov Sulteng juga menyoroti tingginya beban layanan di RSUD Undata yang berpotensi memicu overkapasitas.
Wakil Gubernur meminta rumah sakit kabupaten/kota lebih selektif dalam merujuk pasien.
“Kalau masih bisa dirawat di rumah sakit masing-masing, jangan dulu dirujuk ke sini,” tegas Reny Arniwaty Lamadjido.
Menurutnya, rujukan difokuskan pada kasus tertentu seperti jantung, tumor, gangguan kehamilan, dan kelainan darah.
“Kecuali kondisi tertentu atau emergensi yang tidak bisa ditangani, baru dirujuk,” ujarnya.
Ia mengakui kapasitas fasilitas di RSUD Undata masih terbatas.
“Fasilitas di Undata kapasitasnya tidak banyak,” katanya.
Meski demikian, pemerintah provinsi berkomitmen menambah fasilitas untuk meningkatkan kapasitas layanan.
Sistem KRIS Disiapkan, Kelas Dihapus
Perubahan juga akan terjadi melalui penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan menggantikan kelas 1, 2, dan 3.
“Ke depan tidak ada lagi kelas satu, dua, dan tiga. Semua akan disatukan dalam KRIS,” jelas Reny Arniwaty Lamadjido.
Dalam sistem ini, satu ruang rawat inap akan diisi maksimal empat pasien dengan fasilitas seragam, seperti AC dan kamar mandi.
Saat ini, sekitar 60 ruang KRIS telah tersedia di RSUD Undata. Namun, penerapannya masih menunggu kebijakan dari BPJS Kesehatan.
“Anggarannya sudah ada, tetapi belum bisa digunakan karena masih menunggu perpanjangan dari BPJS,” ujarnya.
Selama kebijakan tersebut belum diberlakukan, sistem iuran BPJS masih mengikuti skema lama berdasarkan kelas layanan.
Layanan Sabtu dan Poliklinik Baru
Di sisi lain, dr. Jumriani juga berencana memperluas layanan, termasuk membuka pelayanan pada hari Sabtu.
“Pelayanan hari Sabtu akan kami bicarakan dengan dokter dan staf. Ini bagian dari peningkatan pelayanan,” katanya.
Selain itu, pengembangan poliklinik baru tengah diproses melalui mekanisme tender sesuai aturan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai prosedur.
“Kami tidak mau ada intervensi. Semua harus melalui prosedur, termasuk e-katalog dan proses tender,” ujar Reny Arniwaty Lamadjido.
Dirut Minta Media Awasi
Dalam kesempatan yang sama, dr. Jumriani juga secara terbuka meminta media untuk ikut mengawasi kinerja rumah sakit.
“Saya minta pemberitaan yang riil. Kalau ada kesalahan, sampaikan supaya bisa diperbaiki bersama,” ujarnya.
Evaluasi dan Jaminan Pemprov
Sementara itu, Wakil Gubernur memastikan evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala, termasuk dalam satu tahun masa jabatan.
“Dalam satu tahun akan dievaluasi. Saya yakin 2.000 persen RS Undata akan lebih baik,” tegas Reny Arniwaty Lamadjido.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak akan lepas tangan dalam pembenahan rumah sakit tersebut.
“Saya akan terus datang melakukan evaluasi. Kami tidak akan tinggal diam,” tandasnya.
Kepercayaan Tinggi, Tantangan Besar
Di balik persoalan kapasitas, pemerintah menilai tingginya jumlah pasien sebagai indikator kepercayaan masyarakat terhadap layanan RSUD Undata Palu.
Namun, kepercayaan itu kini beriringan dengan tuntutan perbaikan layanan yang lebih konkret.
Dengan pelantikan ini, publik akan menilai sejauh mana perubahan benar-benar terjadi dalam waktu dekat.
Penulis: a6/in
Editor: Redaksi Interkini.co
