RDP DPRD Sigi: Dinas Pendidikan Ungkap Masalah Dana BOS dan Tata Kelola Sekolah

INTERKINI.CO, SIGI — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Hajar Modjo memaparkan serangkaian persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan di daerah itu. Mulai dari penataan jabatan guru, validitas data pendidikan, hingga pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai menyimpang dari tujuan awal. Paparan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Sigi di Kantor DPRD Sigi, Kamis, 22 Januari 2026.

Hajar mengatakan pembenahan struktur jabatan guru menjadi prioritas utama. Menurut dia, tanpa peta jabatan yang jelas, perbaikan sistem pendidikan akan berjalan di tempat. “Kalau peta jabatan tidak selesai, kita bicara apa pun tidak ada gunanya. Itu yang sekarang kami fokuskan,” ujarnya.

Masalah lain yang disorot adalah validitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hajar mengungkapkan adanya intervensi kepentingan non-teknis dalam pengelolaan data tersebut. “Dapodik ini luar biasa kepentingannya. Ada kepentingan keluarga, kerabat, dan sebagainya. Kami sudah menemukan itu,” katanya.

Ia bahkan menyebut kewenangan kepala sekolah dalam praktik sering kali melampaui otoritas dinas maupun kepala daerah. Kondisi itu, menurut Hajar, berpengaruh pada proses penempatan jabatan dan pengambilan keputusan di sekolah. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya telah mengusulkan penataan sesuai mekanisme dan prosedur. “Ada hal-hal di luar kendali kami setelah usulan disampaikan,” ujarnya tanpa merinci lebih jauh.

Persoalan dana BOS juga menjadi sorotan utama. Hajar menyebut ironis, sekolah dengan anggaran ratusan juta rupiah per tahun justru tidak mampu memperbaiki fasilitas dasar. “Di SD dengan jumlah murid besar, dana BOS bisa sampai Rp 600 juta. Tapi plafon rusak tidak diperbaiki, kursi dan meja tidak dibeli. Ini miris,” kata mantan pejabat Badan Keuangan Daerah itu.

Ia menilai dana BOS kerap menjadi daya tarik utama dalam perebutan jabatan kepala sekolah. “Tugas tambahannya kecil, selisih tunjangannya tidak besar. Tapi jabatan kepala sekolah sangat seksi. Berbagai cara digunakan,” ujarnya. Namun Hajar menegaskan dirinya tidak akan menyimpulkan adanya penyimpangan tanpa bukti audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat.

Selama tiga bulan menjabat, Hajar mengaku baru sempat mengunjungi sekitar 15 sekolah. Hampir seluruhnya, kata dia, berada dalam kondisi memprihatinkan. Ia mendapati kepala sekolah tidak memahami rencana kerja dan anggaran sekolah, sementara bendahara memegang kendali penuh. “Ini tanda-tanda tata kelola yang tidak sehat,” ujarnya.

Keterbatasan fasilitas juga dialami Dinas Pendidikan sendiri. Hajar menyebut anggaran sarana prasarana dinas hanya Rp 250 juta, tidak sebanding dengan kebutuhan. “Kami rapat duduk di tangga, tidak punya meja dan kursi. Ada 40 pegawai baru, sebagian bekerja di lantai dan kantin,” katanya.

Ia juga menyinggung ketimpangan antara program digitalisasi pendidikan dan kesiapan lapangan. Sejumlah sekolah menerima panel interaktif digital, tetapi tidak memiliki listrik atau jaringan pendukung. Bahkan ada sekolah dasar yang listriknya menumpang dari kantor desa. “Alatnya ada, tapi gurunya belum dilatih, listriknya pun tidak tersedia,” ujar Hajar.

Pelatihan guru terkait penggunaan panel digital, menurut dia, sangat minim. Tahun lalu hanya lima guru yang dibiayai APBN untuk pelatihan tersebut. Kekosongan ini coba ditutup melalui kelompok kerja guru, meski hasilnya belum optimal.

Masalah lain muncul pada program revitalisasi sekolah dan akreditasi. Hajar menilai dorongan mengejar nilai akreditasi sering kali tidak berbanding lurus dengan perbaikan kualitas nyata. Ia mencontohkan ruang kelas yang disekat secara tidak layak demi memenuhi syarat administratif. “Ini salah kita semua,” katanya.

Hajar berharap paparan tersebut menjadi refleksi bersama bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk membangun kesadaran kolektif. “Pendidikan ini milik kita semua. Kalau sekolah di dekat kota saja kondisinya seperti ini, kita harus jujur dan berani membenahi,” ujarnya.

(tm/a6/in)