INTERKINI.CO, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan Institut Pemerintahan Dalam Negeri perlu diperkuat perannya sebagai rujukan riset dan inovasi bagi pemerintah daerah, seiring dorongan penyusunan kebijakan publik yang berbasis data dan ilmu pengetahuan.
Penegasan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Auditorium B.J. Habibie, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Menurut Ribka, Kementerian Dalam Negeri saat ini secara konsisten mengedepankan pendekatan berbasis riset dalam perumusan kebijakan, baik yang bersumber dari arahan Presiden maupun kebijakan internal kementerian.
“Setiap kebijakan yang kami sampaikan sekarang selalu menggunakan data dan riset,” kata Ribka.
Ia menilai, IPDN tidak lagi cukup diposisikan sebagai lembaga pendidikan aparatur semata, melainkan perlu diperkuat perannya sebagai pusat kajian kebijakan pemerintahan daerah.
(a6/rls)
