INTERKINI.CO, JAKARTA- Senin (19/1/2026), Kementerian Dalam Negeri mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri bertransformasi dari lembaga pendidikan aparatur menjadi pusat kajian kebijakan daerah yang berbasis riset dan teknologi, guna mendukung pembangunan jangka panjang.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjelaskan, IPDN diarahkan untuk bertransformasi menjadi policy research hub yang mampu menjembatani kebutuhan kebijakan pemerintah daerah dengan hasil riset dan inovasi terkini. Untuk itu, IPDN didorong memperluas kerja sama strategis dengan BRIN.
Pemerintah, kata Ribka, membutuhkan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset agar pelaksanaan program di daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat dan berorientasi jangka panjang.
“Kami sangat membutuhkan riset dan inovasi sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah, agar seluruh kebijakan yang dijalankan berbasis pada riset dan teknologi,” ujarnya, dalam konferensi pers di Jakarta awal pekan ini
Ia menambahkan, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
(a6/rls)
