INTERKINI.CO, BANDA ACEH — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah strategi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Strategi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Banda Aceh, Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
Tito yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengatakan pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten dan kota terdampak. Pemetaan itu membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni sudah normal, setengah normal, dan belum normal.
“Dengan pemetaan ini, kita bisa menentukan strategi ke mana kita akan bergerak melakukan penanganan,” kata Tito.
Menurut Tito, pemetaan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah terdampak agar data yang digunakan sesuai dengan kondisi lapangan. Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan awal, ia menekankan beberapa langkah prioritas.
Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Tito menilai pengerahan tambahan personel TNI dan Polri diperlukan agar proses pembersihan dapat dipercepat, terutama sebelum memasuki bulan Ramadan. Selain itu, ia juga mendorong keterlibatan mahasiswa sekolah kedinasan, seperti dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), untuk membantu kerja-kerja pemulihan di lapangan.
“Kalau dikeroyok ramai-ramai TNI, Polri, dan sekolah kedinasan saya yakin daerah-daerah yang banyak lumpurnya bisa segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah warga,” ujar Tito.
Kedua, aktivasi kembali pemerintahan daerah melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Ia mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh persyaratan administrasi.
“Mekanisme kecepatan seperti ini sangat dibutuhkan agar daerah terdampak memiliki modal untuk bergerak,” katanya.
Ketiga, penguatan dukungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Tito mendorong optimalisasi berbagai bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, serta bantuan langsung tunai untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurut dia, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Ketika masyarakat punya daya beli, akan terjadi perputaran uang,” ujarnya.
Selain itu, Tito juga menyoroti perlunya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi melalui penyediaan hunian sementara, serta percepatan validasi data rumah rusak agar bantuan dapat segera disalurkan. Pemerintah juga mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, terutama di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Ke depan, Tito berencana menggelar rapat teknis lanjutan dengan kepala daerah di Aceh untuk menghimpun data yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Satgas. Ia juga dijadwalkan meninjau sejumlah wilayah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta daerah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Semakin detail datanya, semakin tepat penanganannya. Kita ingin bergerak,” kata Tito.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, serta sejumlah menteri, antara lain Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan pejabat terkait lainnya.
(rls/in)
