INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan dukungan penuh terhadap Program Tiga Juta Rumah. Ia menegaskan, program tersebut tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Dalam laporannya, Tito menyebut sebanyak 509 daerah telah menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) yang mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Namun, ia menyoroti masih rendahnya sosialisasi dan implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
“Masih ada Pemda yang sama sekali belum menerbitkan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, ini program strategis yang bisa menggerakkan perekonomian,” ujarnya.
Menurut Mendagri, sektor perumahan memiliki dampak ekonomi berantai karena melibatkan banyak pihak.
“Program ini menghidupkan ekosistem ekonomi perumahan. Pengembang besar hingga kecil hidup semua, toko material, tenaga kerja, hingga buruh bangunan ikut bergerak,” jelasnya.
Ia memperkirakan program tersebut akan menyumbang hingga dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Mendagri juga meminta kepala daerah tidak khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR. Sebab, manfaat jangka panjangnya justru akan meningkatkan PAD melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Manfaatnya jangka panjang. Ketika rumah sudah terbangun, otomatis ada tambahan nilai ekonomi dan potensi pajak baru dari PBB,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono. Sejumlah peserta dari Pemda dan Forkopimda juga mengikuti rapat secara virtual.
(rls/in)
