INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap peningkatan kualitas program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2026. Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI terkait penyesuaian RKA K/L TA 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kemendagri, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” ujar Mendagri.
Tito menjelaskan, pada 2026 program kerja Kemendagri difokuskan pada empat aspek, yakni program dukungan manajemen, tata kelola kependudukan, pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa, serta pembinaan politik dan pemerintahan umum.
Dari sisi realisasi belanja, anggaran Kemendagri diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas presiden di daerah, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan kegiatan prioritas nasional, serta membiayai kebutuhan wajib yang tidak dapat ditunda.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri dalam mengawal sejumlah program prioritas, antara lain pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, swasembada pangan, cek kesehatan gratis, hingga penanganan sampah. Pihaknya juga siap mendukung pembangunan infrastruktur pendukung seperti bendungan dan irigasi di daerah.
Dalam konteks kegiatan prioritas nasional, Kemendagri akan memperkuat layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), meningkatkan tata kelola partai politik, mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan trantibumlinmas, serta memperkuat pembinaan APBD, BUMD, dan kelembagaan TP PKK maupun Posyandu. Sementara itu, belanja wajib yang disiapkan antara lain pengadaan kebutuhan praja, seleksi penerimaan calon praja (SPCP), seleksi anggota penyelenggara Pemilu, serta pemenuhan belanja operasional.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, serta Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman.
