INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai kenaikan harga pangan, terutama komoditas primer, yang berpotensi mendorong inflasi.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Senin (11/8), Tito memaparkan inflasi nasional Juli 2025 secara year on year tercatat 2,37 persen dengan inflasi bulanan 0,3 persen. Angka ini naik dibanding Juni sebesar 1,87 persen, namun masih berada di kisaran ideal 1,5–3,5 persen.
“Kita harus hati-hati, makanan dan minuman menyumbang andil kenaikan inflasi cukup signifikan,” ujarnya. Komoditas yang menjadi perhatian meliputi beras, bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras.
Tito menyebut Kemendagri memiliki desk khusus untuk memantau pengendalian inflasi melalui inspektorat. Beberapa daerah sudah mengambil langkah, sementara lainnya belum. “Kalau belum dilakukan apa-apa, kita akan turun ke sana,” tegasnya.
Selain inflasi, Tito menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah. Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi 32 persen, disusul Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bali. Sebaliknya, Papua Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat mengalami pertumbuhan minus.
Pada tingkat kabupaten/kota, pertumbuhan tertinggi terjadi di Penajam Paser Utara, Teluk Bintuni, dan Halmahera Selatan. Adapun Kota Bontang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Anambas, dan Natuna mencatat pertumbuhan negatif.
Untuk mendorong pertumbuhan, Kemendagri merumuskan sembilan langkah yang dapat diadopsi Pemda, yang bisa dilaporkan melalui laman kendaliekonomi.kemendagri.go.id.
Rakor ini dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wakil Kepala BSSN Rachmad Wibowo, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis, serta pejabat terkait lainnya.*
