JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan tantangan utama dalam menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan inklusif bukan lagi berada pada aspek regulasi, melainkan implementasi kebijakan di daerah.
Hal itu disampaikan Bima saat memberikan keynote speech dalam Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Rabu (6/5/2026).
Menurut Bima, Indonesia telah memiliki berbagai kerangka kebijakan, regulasi, serta komitmen internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission. Namun, berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan secara efektif hingga level implementasi di daerah.
“Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita [dan] pemerintah daerah itu kuncinya,” ujar Bima.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara capaian indikator pembangunan dan kondisi di lapangan. Persoalan utama, kata dia, terletak pada lemahnya integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya perhatian terhadap kelompok rentan dalam proses pembangunan.
“Jadi urgensi sering berhenti hanya pada tataran pelatihan, dokumen-dokumen, atau sebenarnya formalitas di anggaran,” katanya.
Bima menegaskan perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan. Menurutnya, pendekatan tersebut harus menjadi bagian dari cara pemerintah menyusun kebijakan dan memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses serta manfaat pembangunan secara setara.
“Ini adalah [soal] siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Bima juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem tata kelola daerah untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan inklusif. Ia menyebut sejumlah daerah telah menunjukkan praktik baik melalui pendekatan terintegrasi, berbasis komunitas, dan penguatan kelembagaan.
Yogyakarta disebut memiliki penguatan kelembagaan dan integrasi perencanaan yang kuat. Sementara Semarang dinilai berhasil menerapkan pendekatan berbasis komunitas. Adapun Surabaya dinilai mampu membangun layanan sosial terintegrasi, sedangkan Makassar mengembangkan pendekatan berbasis komunitas di tingkat lorong atau lingkungan.
“Jadi intinya setiap daerah punya kekuatan berbeda-beda, dan itu menjadi inspirasi lokal, yang bisa diduplikasi dan bisa dipelajari. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kira poin utamanya adalah yang penting itu bukan programnya, tetapi sistemnya,” tandasnya.
Bima berharap pemerintah daerah terus memperkuat kapasitas kelembagaan, integrasi data, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat secara bermakna guna mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim global.
Editor: Redaksi Interkini.co
