Wagub Sulteng Minta Tak Ada Monopoli Proyek Konsultan
INTERKINI.CO, PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido meminta praktik monopoli proyek di kalangan konsultan dihentikan. Ia menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan usaha demi menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan.
Pesan itu disampaikan Reny saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-11 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sulawesi Tengah di Palu, Kamis, 12 Februari 2026.
“Harus berbagi ke teman-teman konsultan lain supaya bisa sama-sama hidup dan sejahtera,” kata Reny.
Menurut dia, persaingan usaha yang sehat hanya dapat terwujud apabila pelaku jasa konsultansi menghindari praktik penguasaan proyek oleh kelompok tertentu. Ia juga mengingatkan agar seluruh konsultan bekerja sesuai koridor hukum dan kaidah teknis untuk mencegah persoalan hukum akibat kelalaian administrasi.
Reny menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah mendorong lahirnya regulasi daerah yang dapat melindungi dan mengakomodasi konsultan lokal. Regulasi tersebut diharapkan menjadi bentuk afirmasi agar pelaku usaha lokal tidak terpinggirkan dalam proyek-proyek pembangunan.
“Kita ingin konsultan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.
Ketua INKINDO Sulteng Saiful Pagesa mengatakan mayoritas anggota organisasi tersebut masih berkualifikasi kecil. Sementara itu, banyak paket pekerjaan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, mensyaratkan kualifikasi besar.
Akibatnya, kata Saiful, konsultan lokal kerap tersingkir sejak tahap administrasi. “Ruang partisipasi bagi konsultan lokal semakin sempit,” ujarnya.
Ketua Umum INKINDO Erie Heryadi menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencontoh langkah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memiliki regulasi untuk melindungi konsultan lokal.
Musprov ke-11 INKINDO Sulteng ini mengagendakan pemilihan ketua untuk masa bakti berikutnya. Sejumlah perwakilan INKINDO dari berbagai daerah serta pimpinan organisasi perangkat daerah turut hadir dalam forum tersebut.
(rls.w/b.in)
