Wagub Sulteng Dorong Daerah Perkuat Deteksi Dini Tekan Kematian Ibu dan Bayi
PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat deteksi dini kehamilan berisiko, sistem rujukan, dan koordinasi layanan kesehatan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
Permintaan itu disampaikan saat membuka Pertemuan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu dan Bayi melalui Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Selasa (30/6).
Menurut Reny, sebagian besar kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah apabila risiko kehamilan teridentifikasi sejak awal, keputusan rujukan tidak terlambat, dan fasilitas kesehatan merespons lebih cepat. Ia menilai keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat keluarga masih menjadi kendala yang kerap memperburuk kondisi pasien sebelum tiba di rumah sakit.
“Kuncinya adalah pengawalan sejak awal kehamilan. Jika ditemukan kehamilan berisiko, keluarga harus segera diberikan pemahaman bahwa persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Kolaborasi yang kuat antara puskesmas, bidan, dan rumah sakit menjadi penentu keselamatan ibu dan bayi,” ujarnya.
Reny mendorong setiap kabupaten dan kota membangun sistem pendampingan bagi ibu hamil berisiko tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Ia juga meminta rumah sakit memastikan kesiapan tenaga medis, terutama dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn), agar penanganan kasus kegawatdaruratan tidak tertunda.
Menurut Reny, penurunan angka kematian ibu dan bayi hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang kuat antara dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan keluarga.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. Syahriar, Direktur RSUD Undata Palu dr. Jumriani, serta jajaran dinas kesehatan dari 13 kabupaten dan kota.
Penulis: A6/In
Editor: Redaksi Interkini.co
