BNPB Minta Daerah Perkuat Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan berkembang mulai pertengahan 2026 hingga mencapai puncaknya pada akhir tahun. Fenomena ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mengganggu ketahanan pangan nasional.
Pesan itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak El Nino di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026). Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah mitigasi menghadapi dampak musim kering.
“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi,” kata Suharyanto.
Menurut dia, seluruh pemerintah daerah bersama kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan perlu memperkuat langkah mitigasi sejak dini agar dampak kekeringan maupun karhutla dapat ditekan.
BNPB telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, di antaranya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, pengembangan jaringan pipanisasi air bersih, penguatan kapasitas daerah, hingga memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak tetap berjalan.
Hingga kini BNPB membangun 109 titik sumur bor di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Lembaga itu juga mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih di Kabupaten Magelang, Kabupaten Gayo Lues, serta sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya memperkuat ketahanan air masyarakat.
Selain mengantisipasi kekeringan, BNPB meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla melalui operasi udara, Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi di enam provinsi prioritas rawan kebakaran hutan dan lahan.
Suharyanto mengatakan upaya mitigasi harus diperkuat agar kejadian kabut asap lintas batas seperti pada 2015 tidak kembali terulang.
Rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu juga membahas dampak El Nino terhadap pengendalian inflasi daerah. Gangguan produksi pangan dan distribusi komoditas akibat kekeringan dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat terus memantau informasi resmi mengenai perkembangan iklim serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.
Editor: Redaksi Interkini.co
