INTERKINI.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Ia meminta Pemda untuk secara rutin memantau perkembangan inflasi karena setiap fluktuasi harga yang terjadi di daerah langsung dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi nasional year on year (September 2025 terhadap September 2024) tercatat 2,65 persen. Sementara inflasi month to month (September 2025 terhadap Agustus 2025) sebesar 0,21 persen.
Tomsi menyoroti sejumlah daerah dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Untuk tingkat kabupaten, daerah dengan inflasi tinggi adalah Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci. Sedangkan di tingkat kota, yaitu Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau.
“Bapak-Ibu sekalian, inflasi 5,32 persen dalam satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” tegas Tomsi.
Dorongan untuk Pemda
Tomsi meminta Pemda belajar dari daerah lain yang mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bekerja keras, rutin mengecek harga di lapangan, dan mengevaluasi program yang ada bila inflasi meningkat.
Ia menekankan, pengendalian harga pangan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. “Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu tiga jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi,” jelasnya.
Tomsi juga mengapresiasi upaya Pemda yang telah berhasil menekan harga sejumlah komoditas pangan seperti beras dan minyak goreng. Namun, ia berharap langkah konkret bisa terus ditingkatkan, mulai dari operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama antar daerah penghasil komoditas, hingga mendorong gerakan menanam.
Selain itu, Pemda diminta untuk memanfaatkan belanja tidak terduga (BTT) dan memberikan dukungan terhadap transportasi distribusi pangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau kita kerja, kalau kita mau usaha [harga-harga pangan] bisa [terkendali]. Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih bisa,” tandasnya.
Peserta Rakor
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis, serta Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran.
Hadir pula secara virtual, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian Kementerian Pertanian Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra, serta pejabat terkait lainnya.
(rls/in)
